Kebijakan Poros dan Budaya Maritim harus selaras

Jakarta (ANTARA News) - Peneliti Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dedi s Adhuri mengatakan kebijakan poros maritim yang dicanangkan oleh masyarakat Indonesia harus selaras dengan Kebudayaan Maritim.

"Pemerintah memang sudah menyebutkan dalam gerakan poros maritim ini masyarakat menjadi penopang utama, namun dalam program-program yang dijalankan masih bolong-bolong," kata Dedi seusai kuliah umum di Kongres Kebudayaan Indonesia di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim maka pemerintah perlu memperhitungkan seluruh kearifan lokal yang dimiliki oleh pemangku kebudayaan maritim.

Pemangku kebudayaan maritim yang dimaksud adalah masyarakat bajau, komunitas nelayan, komunitas pelayaran rakyat, serta komunitas pesisir dan pengelolaan sumber daya laut.

Selama ini pemerintah sering membuat masyarakat hanya sebagai objek pembangunan tetapi tidak mengakui kearifan lokal yang ada, akhirnya kemajuan dari pembangunan akan tersendat.

Pemerintah sudah selayaknya berdialog dan bekerja sama dengan para pemangku budaya maritim jika memang menjadikan masyarakat maritim sebagai garda terdepan dari poros maritim.

Menurut dia, untuk membangun konektifitas dalam konsep tol laut pemerintah tidak perlu membawa teknologi baru yang mungkin akan sulit diadopsi oleh masyarakat, pemerintah dapat memanfaatkan komunitas pelayaran laut yang semakin lama jumlahnya semakin sedikit.

"Saat ini masyarakat jarang yang menggunakan pelayaran tradisional karena masalah keamanan untuk itu pemerintah dapat membantu mereka dengan program asuransi untuk pelayaran tradisional yang membuat konsumen merasa aman," kata dia.

Selain itu pemerintah juga perlu memikirkan industri kapal tradisional yang sulit mendapatkan kayu.

Jika masalah seperti ini diselesaikan maka pemerintah dapat berkomtribusi mengembalikan pasar kepada pelayaran tradisional dan membangun konektifitas menjadi lebih mudah dan cepat.