Pemprov DKI cegah korupsi melalui penertiban reklame

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya melakukan pencegahan korupsi, salah satunya melalui penertiban reklame. Operasi penertiban reklame Jakarta sudah dimulai sejak 19 Oktober lalu.

"Selain penegakan dalam penyerapan pajak mobil mewah, kami saat ini sedang menargetkan pajak reklame dan kemudian target setelah ini adalah restoran," kata Ketua Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta (KPK Ibu Kota), Bambang Widjojanto, di JSC Lounge, Balaikota Jakarta, Jumat.

Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, disebutkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta telah mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang persuasif. Tapi pada titik tertentu dilakukan penegakan aturan yang merupakan adalah bagian dari akuntabilitas.

Bambang menjelaskan pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bukan hanya dilakukan dari segi penyerapan anggaran (pengeluaran), namun juga sektor penerimaan (pendapatan) yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Melalui operasi penertiban reklame, lanjut Bambang, perusahaan yang selama ini tidak menaati peraturan dan melakukan pembayaran pajak akan ditindak melalui sanksi tegas pelarangan memasang reklame selama satu tahun, katanya.

"Tanggal 6 Desember adalah hari terakhir buat para pelanggar. Kalau tidak melakukan tindakan juga setelah diberikan Surat Peringatan ketiga, akan ada pencabutan hak dan tindakan tegas. Tadi malam, tepatnya jam 12 malam, sudah dipastikan siapa saja yang sudah melakukan kewajibannya dan yang tidak," kata Bambang.

Operasi penertiban reklame ini akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta secara berkala dan terintegrasi antar masing-masing dinas terkait, antara lain Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta untuk pencabutan izin, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk pemberian peringatan melalui stiker (backdrop).

Kemudian BPAD Provinsi DKI Jakarta untuk penghapusan aset, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk penindakan pembongkaran, dan BPRD Provinsi DKI Jakarta untuk pelunasan pajak. Penertiban reklame ini juga melibatkan kerja sama dan kolaborasi dengan KPK RI, Polda Metro Jaya, maupun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengidentifikasi 295 titik reklame yang ditandai sebagai kendali secara ketat.

Keseluruhan titik reklame tersebut difokuskan pada jalan protokol Ibu Kota, seperti Jalan Gatot Subroto, Sudirman-Thamrin, S. Parman maupun Rasuna Said.

Dari 295 titik reklame, hanya lima titik reklame yang tidak melakukan pelanggaran secara hukum. Sedangkan, dari 290 titik reklame lainnya yang berpotensi melanggar, saat ini sebanyak 237 masih ditindaklanjuti dan 43 titik reklame sudah dilakukan upaya persuasi hingga penegakan hukum dengan pembongkaran.

Operasi penertiban reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.