DKI Jakarta terapkan program andalan untuk cegah korupsi

... melalui wujud Jakarta Satu, tidak hanya kebocoran keuangan negara yang berpotensi korupsi dapat dicegah. Melainkan pemborosan dan inefisiensi anggaran daerah dapat dikurangi...

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai Januari 2018 menerapkan program Jakarta Satu yang diharapkan dapat mencegah tindakan korupsi.

"Dengan sistem pengawasan terintegrasi melalui wujud Jakarta Satu, tidak hanya kebocoran keuangan negara yang berpotensi korupsi dapat dicegah. Melainkan pemborosan dan inefisiensi anggaran daerah dapat dikurangi," kata Ketua Komite Pencegahan Korupsi Jakarta, Bambang Widjajanto, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, (06/12).

Ia mengatakan, tanpa acuan dan peta yang sama Pemprov DKI akan kesulitan mengawasi jalannya pemerintahan sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran keuangan negara di berbagai sektor.

Pada dasarnya, semua data akan disatukan dalam satu sistem dan terus diperbarui sehingga mudah mengidentifikasi keganjilan yang berpotensi memicu korupsi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menjelaskan, Jakarta Satu akan mengintegrasikan lima hal.

Itu adalah peta dasar dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, data pajak dan retribusi dari Badan Pajak dan Retribusi, data air tanah dari Dinas Perindustrian dan Energi, data aset pemerintah daerah dari Badan Pengelola Aset Daerah, dan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dengan begitu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sumber informasi berbasis geospasial sebagai dasar pengambilan kebijakan.

"Contohnya, kalau kita mau tahu, misalnya di daerah Menteng (Jakarta Pusat), apakah masih ada lahan untuk pembangunan, akses terkait lahan hijau itu peruntukannya untuk perumahan atau perkantoran, harga tanah berapa, itu semua sudah keluar datanya di situ melalui basis geospasial itu," kata Rahmania.

Ia juga mengatakan, Jakarta Satu merupakan awal dari perubahasan besar. Program itu juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang akan memungkinkan Jakarta memiliki ruang fiskal memadai untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat banyak.