Partisipasi sekolah Indonesia meningkat secara nasional

Jakarta (ANTARA News) - Angka partisipasi sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi meningkat secara nasional sehingga Presiden Joko Widodo menyatakan akan terus meningkatkan kualitas guru.

Dalam keterangan yang diterima, Kamis, angka Partisipasi Kasar (APK) SM/SMK/MA meningkat dari 78.02 persen di 2015 menjadi 82.84 persen di 2017.

APK adalah persentase jumlah aktual siswa yang bersekolah dalam jenjang tertentu (SD, SMP, SMA dan PT) terhadap total penduduk berusia sekolah pada jenjang tersebut.

Selain itu, pemerataan pendidikan menengah antara penduduk miskin dan penduduk kaya semakin merata. Indeks pemerataan Penduduk Miskin dan Penduduk Kaya adalah 0.766 di tahun 2015, semakin merata menjadi 0.8 di 2017.

Indeks semakin mendekati angka 1,00 maka semakin merata, berdasarkan data dari Kantor Staf Presiden.

Kualitas dan peranan guru menjadi kunci dalam program pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi fokus pemerintah pada 2019.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika bertemu pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu pekan ini.

Oleh karena itu, Kepala Negara ingin mendengarkan langsung mengenai pandangan dan saran-saran dari PGRI untuk dapat meningkatkan kualitas para guru guna mendukung pembangunan nasional.

"Kami ingin diberikan pemikiran dan rekomendasi-rekomendasi apa yang harus kita kerjakan dalam jumlah yang besar dalam melompatkan peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah. Saya meyakini hal ini menjadi kunci bagi pembangunan sumber daya manusia yang ada di negara kita," tuturnya.

Sebelumnya dalam peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 PGRI, Kepala Negara mengundang PGRI untuk beraudiensi mengenai pemikiran dan persoalan yang dihadapi para guru dalam hubungannya dengan program pembangunan sumber daya manusia di 2019.

"Hari ini kami mengundang bapak, ibu sekalian untuk mendengar lebih detil lagi aspirasi dan mungkin hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama dengan PGRI. Terutama terkait yang akan kita mulai tahun depan. Kita ingin menggeser strategi besar pembangunan kita, yang sebelumnya pembangunan infrastruktur, kita geser ke strategi pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran," ujar Presiden di awal pertemuan.