"Hari ini kita bicara tentang komunikasi dan media sosial, bedanya dulu dan sekarang, dulu (saya) Menteri Keuangan sekarang Menteri Keuangan tetapi cara komunikasinya berbeda. Pertama, memang lingkungan kita beroperasi berbeda, 10 tahun lalu media sosial belum terlalu menjadi suatu wahana," kata Sri Mulyani pada talkshow Festival Media Digital Pemerintah "Transparansi Untuk Partisipasi" yang merupakan rangkaian acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Rabu.
"Kemudian waktu saya pindah ke Bank Dunia dan saya melihat sosial media, untuk suatu institusi seperti Bank Dunia untuk menjelaskan kepada seluruh publik mereka juga menggunakan sosial media, ada Facebook ada Twitter, ada Instagram, ada Linkedn," ucap Sri.
Saat kembali menjabat Menteri Keuangan, Sri menyatakan bahwa hal yang pertama diperhatikannya adalah bagian Biro Komunikasi.
"Selama ini Biro Komunikasi lebih kepada protokol bagaimana kalau kami mengatur pertemuan dengan DPR, apakah pimpinan Badan Anggaran, komisi, jadwal dengan mereka," kata Sri.
Baca juga: KPK: media sosial bisa digunakan untuk kampanyekan antikorupsi
Namun, kata dia, masyarakat perlu mengetahui dan mendapatkan informasi sebagai contoh soal APBN.
"Saya mengatakan bahwa APBN itu adalah uang kita, masyarakat perlu tahu dari mana uang itu diperoleh untuk apa karena ini tidak hanya bagian dari Undang-Undang bahwa komunikasi itu dimandatkan, rakyat berhak untuk mendapatkan informasi. Namun, kita juga menganggap ini adalah bagian dari akuntabilitas," tuturnya.
Saat kembali ke Kementerian Keuangan, Sri mulai memikirkan bagaimana cara mengubah strategi komunikasi.
"Waktu itu pertanyaannya Kemenkeu juga punya Ditjen Pajak, Bea Cukai RI, namun Sri Mulyani juga dikenal sebagai individu oleh masyarakat. Jadi, bagaimana kita mengkombinasikan institusi dengan saya sebagai menterinya. Jadi kita mulai membuka Facebook individiual maupun Facebook dari sisi Kemenkeu, Instagram juga kita lakukan Kemenkeu maupun dari Sri Mulynani," ujarnya.
Baca juga: 7 cara bijak bersosmed
Tujuan dari itu semua adalah agar masyarakat menjadi lebih aksesibel dan juga bagian dari akuntanbilitas Kementerian Keuangan.
"Karena masyarakat sangat sensitif kalau bicara tentang pajak, bicara tentang uang, segala macam itu sangat dekat dengan masyarakat. Jadi, cara kita untuk menyuguhkan kepada masyarakat dan berkompetisi terhadap pihak-pihak yang kadang-kadang memang tidak menginginkan informasi yang benar, nah ini adalah kompetisi yang sangat berat buat kami. Oleh karena itu, kita perlu menyampaikan konten-konten secara kreatif," kata dia.
Baca juga: Media Sosial Bukan "Jalan Raya" Yang Gratis
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2018
