Pengendalian iklim belum "on-track"

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyebut upaya pengendalian perubahan iklim yang sedang dilakukan negara para pihak yang meratifikasi Kesepakatan Paris belum on-track.

Guterres dalam keterangan pers melalui video yang ditayangkan di situs resmi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), Selasa, mengatakan semua mengetahui tantangan perubahan iklim yang begitu masif sedang dihadapi saat ini, dan diketahui pula apa yang sedang diupayakan untuk mengatasinya tidak pada jalur yang benar.

Karena itu, ia mengatakan dalam Pertemuan Iklim (Climate Summit) 2019 yang akan digelar secara paralel sehari sebelum Dialog Tingkat Tinggi untuk Pendanaan Pembangunan 2019 (High-level Dialogue on Financing for Development/FfD) di Markas Besar PBB, New York, pada 23 September 2019 nanti pihaknya akan mendorong pemimpin-pemimpin negara untuk merevisi Nationally Determined Contributions (NDC) menjadi lebih ambisius.

Guterres menegaskan Pertemuan Iklim 2019 tersebut akan membantu untuk membuat upaya pengendalian iklim yang telah disepakati dalam Kesepakatan Paris kembali on-track.

Menurut dia, ambisi pertama, negara-negara para pihak tidak cukup hanya memenuhi hutang pledge saja tapi juga harus membuatnya menjadi lebih ambisius. Upaya pengendalian penurunan emisi untuk menekan peningkatan suhu Bumi tidak lebih dari 1,5 derajat celsius jelas harus ditunjukkan tidak hanya oleh pemerintah nasional tetapi juga oleh pemerintah daerah, pebisnis, investor, organisasi masyarakat, hingga masyarakat sipil.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa UNFCCC dan tim yang baru dibentuknya akan membantu pemerintah nasional merevisi NDC mereka, termasuk dalam membuat strategi jangka panjangnya pelaksanaannya.

Ambisi kedua, ia mengatakan transformasi kebijakan iklim ke kebijakan ekonomi secara nyata. "Ini menjadi masalah di semua aksi yang harus dilakukan mulai dari pembiayaan iklim, solusi transisi energi, solusi berdasarkan alam, aksi lokal warga, dan ketahanan iklim".

Ambisi ketiga, lanjutnya, mobilisasi warga masyarakat dan kaum muda. Karena mereka yang akan membantu mendorong tercapainya apa yang sudah dimulai saat ini.

"Kita butuh energi, invensi, dan dukungan politik mereka untuk meningkatkan ambisi pengendalian iklim kita," ujar dia.

Utusan Khusus Sekjen PBB untuk persiapan Pertemuan Iklim 2019 Louis Alfonso De Alba pada kesempatan sama mengatakan dirinya bersama tim yang segera tersusun akan bertugas membantu negara para pihak untuk mampu meningkatkan ambisinya di NDC.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut bukan untuk negosiasi. Tetapi meminta komitmen lebih ambisius dari negara-negara yang telah menyepakati Kesepakatan Paris.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa desakan untuk merespon hasil penelitian Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) yang menyebut peningkatan suhu Bumi tidak boleh lebih dari 1,5 derajat celsius memang sudah disuarakan Civil Society Organization (CSO).

Namun demikian, ia mengatakan akan menunggu perkembangan di Pertemuan Para Pihak (Conference of Parties) ke-24 UNFCCC yang berlangsung di Katowice, Polandia, dari 3 hingga 14 Desember 2018.*