Jakarta (Antara) - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyampaikan kebutuhan satu perawat satu desa kepada Presiden Joko Widodo.
"Bahwa ketersediaan dan potensi perawat baik dari sisi jumlah, kompetensi, dan sebaran di seluruh Indonesia, kami mengusulkan perlu ditingkatkan pendayagunaan dalam melaksanakan dan mensukseskan program unggulan pemerintah. Untuk itu kami mengusulkan adanya kebijakan penempatan perawat di desa dan kelurahan," kata Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa.
Menurut Harif, Presiden tertarik dengan program tersebut dan akan mengaji usulan itu.
Harif mengusulkan program Satu Perawat Satu Desa dapat didukung melalui dana desa. Dia mengatakan sudah ada beberapa daerah yang melakukan program Satu Perawat Satu Desa itu yakni di Provinsi Sulawesi Tengah.
Selain itu, Harif juga menyampaikan kepada Presiden mengenai pengawasan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi tenaga keperawatan.
"Karena P3K, ini kan pembiayaannya bersumber dari APBD. Kalao dari APBD sangat tergantung dari kebijakan daerah. Oleh karena itu pengawasannya menjadi penting, sebab kalau yang APBD menjadi kecil, akhirnya mengurangi biaya pegawai termasuk nanti mengurangi penghasilan-penghasilan yang seharusnya diberikan kepada P3K tadi," jelas Harif.
Harif menambahkan jumlah perawat di Indonesia yang tercatat hingga pada 2015 yakni 926 ribu orang dengan pertumbuhan 100 ribu perawat pertahunnya.
Sejumlah pengurus PPNI dari pusat dan daerah menemui Presiden Jokowi pada pukul 14.30 dengan lama pertemuan sekitar 45 menit.*
Baca juga: Presiden terima Dewan PPNI bahas keperawatan
Baca juga: PPNI bangun jaringan melalui konferensi internasional perawat
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018
