DRN usul dewan riset dipimpin langsung oleh presiden

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Riset Nasional (DRN) mengusulkan dewan riset dipimpin langsung oleh presiden sebagaimana dewan riset nasional di negara maju seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan.

"Usulan kita adalah dewan riset inovasi nasional langsung dipimpin presiden," kata Ketua DRN Bambang Setiadi dalam Seminar Nasional Pembangunan Berbasis Inovasi di Era Industri 4.0 di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan di Korea Selatan dan Amerika Serikat dewan riset dan inovasi nasional ada di bawah pimpinan presiden, di Singapura dewan riset dipimpin oleh perdana menteri dan di Malaysia dan Brunei Darussalam dewan riset dan inovasi juga dipimpin oleh pemimpin negara.

DRN menginginkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kekuatan ekonomi, bukan hanya pendamping.

Bambang mengatakan inovasi berperan penting dalam memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, buktinya negara seperti Korea, Jepang dan China yang maju dalam inovasi ekonominya juga tumbuh baik. Ia mencontohkan produsen telepon pintar terbesar di dunia, Samsung, menyumbang sampai 17 persen ke pertumbuhan ekonomi Korea Selatan.

Ia mengatakan salah satu kunci untuk memajukan inovasi di dalam negeri adalah memasukkan indikator inovasi dalam strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Apa yang dilakukan China, Korea, mereka pertama kali mengubah dana risetnya menjadi meningkat secara gradual (bertahap), kemudian mereka menyusun roadmap (peta jalan) inovasi, dan yang sangat penting adalah mereka selalu membuat suatu desain sehingga hasil inovasi itu selalu masuk dalam perhitungan APBN mereka," tuturnya.

"Seluruh negara berdasarkan telaahan DRN yang maju dalam inovasi memiliki empat hal, yang pertama memiliki undang-undang, kedua memiliki strategi dan roadmap, ketiga memiliki dewan inovasi, keempat memiliki dana inovasi, yang mana kita keempat-empatnya belum punya," ia menambahkan.

Bambang juga mengatakan dia mendapat informasi bahwa usul DRN untuk melakukan revisi Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas-Iptek) menjadi Sisnas-Iptek dan Inovasi dicabut.

"Ini sebuah kemunduran yang sangat serius karena tiba-tiba kita tidak punya pegangan basis untuk pindah dari pembangunan berbasis sumber daya alam itu menjadi ke mana karena semua negara menggunakan inovasi," ujarnya.