Pemerintah bangun puluhan rumah sehat di Mimika Papua

akan segera dihibahkan kepada masyarakat penghasilan rendah yang belum memiliki rumah, khususnya orang asli suku Amungme dan Kamoro

Timika (ANTARA News) - Pemerintah telah membangun puluhan rumah sehat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam tahun anggaran 2018, yang didanai dari APBN, APBD Provinsi Papua, dan APBD Kabupaten Mimika.

"Dari dana yang bersumber dari APBN 2018, telah rampung dibangun sebanyak 10 unit rumah di Distrik Mimika Timur," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika Marthen Paiding, di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, Senin.

Sementara itu, rumah yang dibangun melalui APBD Provinsi Papua sebanyak empat unit.

Sedangkan rumah yang dibangun dari dana Otonomi Khusus melalui APBD Induk Mimika 2018 sebanyak 40 unit.

"Hari ini pegawai kami turun untuk monitoring. Informasinya ada yang sudah rampung 100 persen," ujarnya.

Pembangunan rumah sehat yang bersumber dari APBD Mimika dipusatkan di tujuh distrik, baik yang ada di wilayah pinggir kota maupun di distrik-distrik yang ada di pesisir maupun pegunungan dengan jumlah rumah yang bervariasi.

"Ada di tujuh distrik yaitu Kuala Kencana, Jita, Mimika Barat, Agimuga, Jila dan Atuka," kata Marthen.

Rumah-rumah tersebut kata Marthen, akan segera dihibahkan kepada masyarakat yang sesuai dengan kategori dimaksud yaitu keluarga dengan penghasilan rendah yang belum memiliki rumah, khususnya orang asli suku Amungme dan Kamoro.

Selain itu, kata Marthen, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran untuk rehab sebanyak 80 unit rumah warga.

Untuk menunjang PON XX tahun 2020, Pemkab juga membangun rumah susun yang dananya bersumber dari APBN sebanyak 42 unit tipe 36.

"Tapi itu nanti diserahkan ke Pemkab Mimika setelah PON. Jadi digunakan untuk menunjang PON dulu nanti setelah itu baru diserahkan ke pemerintah daerah," kata Marthen.

Marthen belum memastikan apakah perumahan tersebut akan dihibahkan kepada masyarakat atau digunakan untuk kepentingan lain.

"Jika pusat sudah serahkan kepada pemerintah daerah maka hak sepenuhnya adalah pemerintah daerah yang penting tidak diperjual-belikan, tapi boleh disewa," ujarnya.