Ketua Umum JQR Bambang Trenggono menjelaskan, kehadiran para relawan sangat diperlukan untuk bisa makin memantapkan visi misi melayani masyarakat. Sebagai bukti bahwa negara hadir bagi yang membutuhkan.
Menurut Bambang, JQR sebagai program pertama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat direspons masyarakat. Sejak kehadiran dua bulan setengah terakhir, pengaduan sudah banyak. Mencapai 12.000 jenis laporan. Tiga besar menempati urutan pertama kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
‘’Banyak sekali kan pengaduan,’’ ucap dia.
Namun demikian, dari sedemikian banyak jumlah laporan yang masuk, tidak jarang ditemukan zonk atau palsu. Ketika tim reaksi cepat datang, kondisinya tak seperti yang diadukan. Ini perlu dipahami relawan agar ketika bergerak, sebisa mungkin terhindar dari kondisi itu.
‘’Maka kita ajak sekarang para relawan di workshop dan sosialisasi ini, bagaimana caranya memverifikasi pengaduan,’’ terang dia.
Sementara itu Bidang Legal dan Komunikasi JQR Ramram Mukhlis Ramdani menyampaikan, pelaksanaan workshop dan sosialisasi diawali di Cirebon. Berlanjut ke tiga kota berikutnya di Jabar. Dipusatkan di Bogor, Garut dan Kota Bandung.
‘’Setiap titik workshop diikuti 60 peserta. Dihadiri juga unsur pemerintah Provinsi Jabar dan kabupaten kota,’’ jelas Ramram.
Ramram menambahkan, berinteraksi dengan relawan bagi JQR menjadi kebutuhan. Sebagai bagian dari upaya penguatan program prioritas Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Dengan begitu, pelayanan terhadap masyarakat bisa makin baik. ‘’JQR membawa misi sosial dan kemanusiaan. Itu yang kami perjuangkan. Untuk menunjukkan bahwa negara hadir,’’ ujarnya.
Sementara itu, Drs. H. Barnas Ajidin MM, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jabar mengapresiasi kehadiran JQR. Membuka mata dan cakrawala aparatur sipil negara (ASN) Jabar. Bahwa negara harus hadir. ‘’Kita sangat merespons. Tugas berat kami lebih ringan. Akibat banyak informasi bisa sampai kepada pemerintah,’’ kata Ramram.
Barnas mengungkapkan, jika bicara problem sosial, tidak hanya tugas dinas sosial. Melingkupi banyak persoalan. Seperti keluarga miskin tidak sekolah. Tidak sehat. Lalu menjadi disabilitas. Anaknya menjadi nakal. Selebihnya masih banyak masalah sosial lain. Secara resmi dikelompokkan pada 26 jenis penyakit masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Masing-masing jenis punya turunan lagi.
‘’Ini salah satu masalah berat yang ditangani,’’ katanya.
Oleh karena itu, jelas Barnas, karena ada peran pemerintah yang tidak berjalan maksimal dalam mengatasi PMKS, maka perlu berkolaborasi dengan JQR. ‘’Kita tidak bicara dulu kewenangan. Perlu kolaborasi. Apresiasi kami bagi JQR,’’ ujarnya.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2018
