Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengatakan, rehabilitasi dan rekonstruksi terdahap daerah yang tertimpa bencana alam akan segera dilakukan, setelah melewati tahap tanggap darurat. "Setelah tahap tanggap darurat dilewati, maka akan masuk pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Mendagri di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Sabtu petang, seusai melihat keadaan daerah gempa Bengkulu Utara. Hasil pantauan lapangan di sejumlah daerah Bengkulu Utara di antaranya di Kecamatan Lais dan Arga Makmur, Mendagri menilai bahwa tahap tanggap darurat sudah berjalan dengan baik, tahap evakuasi dan perawatan korban telah dilaksanakan dengan maksimal sesuai fasilitas yang ada. "Hal itu, tentu menjadi sebuah catatan tersendiri. Mengenai kegiatan yang berkaitan dengan dorongan logistik, memang perlu disempurnakan lagi. Artinya, saya minta kepada gubernur agar lebih merinci kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan," katanya. Tugas gubernur, lanjut Mendagri, adalah mendorong logistik sampai ke kabupaten, kemudian tugas bupati mendorong logistik sampai ke kecamatan, dan tugas camat mendorong logistik pada titik terdepan dengan masyarakat. "Sehingga fungsi pemerintahan berjalan dengan baik. Itu, harus didorong agar lebih fokus dan cepat," ujarnya. Mengenai kesiapan logistik, tambah Mendagri, seperti yang dilaporkan oleh dolog, telah tersedia beras dan perlu ada penghitungan lebih riil antara kebutuhan laoangan dengan kebutuhan yang perlu didorong oleh pemerintah. Disinggung mengenai adanya isu terjadi penumpukan bantuan, Mendagri membantah hal tersebut. "Saya kira tidak ada. Seperti yang dilihat tadi, di kecamatan pun bantuan langsung didistribusikan. Persiapan ke depan adalah perlunya inventarisasi bangunan yang mengalami kerusakan. Hal itu, penting sekali," katanya. Sejumlah bangunan fasilitas pemerintah, tambah Mendagri, sudah terdata, sehingga merupakan bahan penyelesaian ke depan dan satu hal penting adalah peran posko sangat menentukan sekali. "Posko harus tetap dibenahi dan ditingkatkan, untukmemberikan laporan-laporan secara lengkap, bagaiamana kondisi selanjutnya. Satu pintu harus dilaksanakan. Kalau ada paritisipasi dari masyarakat termasuk dari NGO atau LSM, silakan tapi tetap harus melewati posko. Hal itu, untuk menghindari jangan samnpai dobel, karena hal itu, bisa mengakibatkan kecemburan di masyarakat," demikian Mendagri Mardiyanto.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
