Pengamat sebut kebijakan ERP harusnya bukan hanya Jakarta

ERP seharusnya diserahkan dari pemda Jakarta ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat transportasi, Darmaningtyas, menyatakan kebijakan ERP ("Electronic Road Pricing") seharusnya bukan hanya diterapkan di Jakarta tetapi agar lebih efektif agar dapat diperluas dalam lingkup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"ERP seharusnya diserahkan dari pemda Jakarta ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ," kata Darmaningtyas ketika dihubungi, di Jakarta, Jumat.

Dengan perluasan tersebut, maka kebijakan untuk mengurai kemacetan juga akan lebih menyeluruh karena banyak warga yang komuter setiap harinya.

Menurut dia, selain ERP, solusi lainnya yang efektif dalam rangka mengurangi kemacetan di wilayah Jakarta dan sekitarnya adalah dengan memindahkan ibukota.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mengingatkan kepada pemerintah agar dapat benar-benar mengantisipasi kemacetan yang terjadi pada hari Natal dan Tahun Baru 2019, untuk itu persiapannya harus dilakukan dengan teliti dan tepat.

"Persiapkan penyelenggaraan mudik Natal dan tahun baru 2019 secara komprehensif, khususnya antisipasi kemacetan," kata Sigit Sosiantomo.

Menurut politisi PKS itu, minat pemudik dengan kendaraan pribadi diperkirakan bakal semakin meningkat dengan beroperasinya tol Jakarta-Surabaya akhir tahun ini.

Hal itu, menurut Sigit, akan memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan, khususnya tol Jakarta-Cikampek."Saat ini ruas tol Jakarta-Cikampek sedang ada pembangunan empat proyek yang saling beririsan. Ini menyebabkan terpakainya beberapa jalur jalan untuk pekerjaan proyek dan diprediksi akan menjadi `bottle neck` kemacetan," ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa saat volume kendaraan masih normal, kemacetan di ruas tol Jakarta-Cikampek dinilai sudah luar biasa, apalagi pada saat periode liburan Natal dan Tahun Baru, terlebih ruas tol Jakarta-Surabaya sudah terhubung.

Sebagaimana diwartakan, pemerintah dalam upaya mengurangi kemacetan yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) akibat pengerjaan tiga proyek, mengambil kebijakan melakukan pengaturan waktu terutama di area tertentu.

"Pada dasarnya kami minta kepada pelaksana tiga proyek ini untuk secara bergantian melakukan pengerjaan proyek di area-area yang tingkat kemacetannya tinggi dengan melakukan manajemen waktu dan lokasi. Jadi pengerjaan tiga proyek tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan.

Hengki menjelaskan pengaturan pengerjaan proyek yaitu dengan menghentikan sementara pengerjaan proyek kereta cepat dan LRT Jabodebek yang sedang dikerjakan di area tol Japek antara kilometer 11 hingga kilometer 17.

Dengan pertimbangan, kedua proyek tersebut memiliki waktu pengerjaan yang lebih panjang dari waktu target penyelesaian tol elevated. Kemudian, berdasarkan laporan dari Jasa Marga dan Kepolisian, jalan tol Japek antara kilometer 11-17 merupakan area yang sering mengalami kemacetan cukup tinggi.

Menindaklanjuti hal itu, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan untuk mengurangi tingkat kemacetan di tol Japek.

Diantaranya dengan kebijakan pemerlakukan ganjil-genap di gerbang tol Bekasi Barat, Bekasi Timur dan sedang disosialisasikan di GT Tambun. Kemudian, pembatasan jam operasional angkutan barang golongan III, IV dan V yang melintas di Tol Japek, serta pemberlakuan lajur khusus angkutan bus di tol yang berlaku setiap Senin-Jum`at pukul 06.00-09.00 WIB kecuali hari libur nasional.