Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly berharap Pemerintah agar lebih memperhatikan keberlanjutan usaha agen Laku Pandai.
Menurut dia, agen laku pandai sebagai perpanjangan tangan dari layanan perbankan perlu kepastian usaha.
“Laku pandai awalnya untuk melayani daerah yang belum memiliki akses perbankan agar mempunyai akses layanan keuangan formal, namun ke depan pasar laku pandai akan terasa sempit dimana kantor cabang perbankan sudah mulai masuk ke daerah-daerah. Kalau seperti itu bagaimana keberlanjutan usaha agen Laku Pandai?,” kata Junaidi dalam siaran pers, Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data yang dirilis OJK, Jumlah agen per Juni 2018 turun menjadi 767.207 agen, padahal per Maret jumlah agen Laku Pandai sempat mencapai 779.919 agen.
Penurunan ini berbanding lurus dengan penurunan jumlah outstanding dari Rp1,75 triliyun per Maret 2018 menjadi Rp1,69 triliyun per Juni 2018.
“Memang penting mendorong keuangan inklusif kepada masyarakat, namun usaha agen juga harus berkelanjutan, semuanya harus berjalan simultan. Jangan sampai ketika ada potensi pasar yang bagus lalu bank buka kantor cabang dan agen laku pandai di tempat itu bubar,” kata dia.
Dia menjelaskan penyebaran dari agen laku pandai masih menjadi persoalan. Pada triwulan ke II tahun 2018, agen laku pandai masih terpusat di Jawa yaitu mencapai 65,66 persen diikuti Sumatera 19,14 persen, Bali dan Nusa Tenggara persen, Kalimantan 3,75 persen, serta Maluku dan Papua 1,46 persen.
“Agen laku pandai memang masih terpusat di Jawa, mungkin secara ekonomi Jawa memiliki pasar yang menguntungkan,” kata dia.
Namun secara kebutuhan penyebaran layanan keuangan ada daerah lain yang juga penting.
Oleh karena itu, daerah di luar Jawa ke depan perlu dipertimbangan dan didorong untuk bisa mendapatkan layanan laku pandai.
“Setidaknya ke depan ruang ketimpangan layanan laku pandai dapat diminimalisir. Usaha BI dan OJK menggabungkan Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai masih mencari formulasi yang ideal. Ini menambah ketidakjelasan keberlanjutan usaha agen Laku Pandai,” ucap dia.
Baca juga: Agen laku pandai banyak dibutuhkan perbankan
Baca juga: Presiden Jokowi luncurkan bayar zakat di agen Laku Pandai
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018