Harus hilirisasi, mau tidak mau
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mendorong para pelaku industri kelapa sawit dan pemerintah daerah terkait melakukan hilirisasi agar bisa menghadapi tekanan pasar global.
"Harus hilirisasi, mau tidak mau. Ini salah satu masalah darurat yang harus kita hadapi," tutur Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Anang Nugroho dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Kamis.
Langkah itu harus dilakukan karena adanya tekanan pasar global yang mengakibatkan harga komoditas kelapa sawit anjlok menjadi sekitar 420 dolar AS per ton, dari sebelumnya 530 dolar per ton pada pekan lalu.
Kondisi itu juga diperparah dengan kampanye negatif terhadap proses produksi kelapa sawit yang dianggap merusak lingkungan, sehingga terjadi penolakan produk sawit Indonesia di kawasan Uni Eropa.
"Di Bappenas, kami menilai kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Hampir semua komoditas pertanian mengalami penurunan (harga) selama 50 tahun terakhir. Rata-rata turun satu persen per tahun," pungkas Anang.
Baik pemerintah dan pelaku usaha dituntut untuk menyelamatkan industri kelapa sawit agar tidak bernasib seperti sektor pertambangan batubara atau migas.
Melalui hilirisasi, diharapkan Indonesia tidak lagi bertumpu pada penjualan minyak sawit mentah (CPO) namun mampu mengolahnya menjadi produk lain yang memiliki nilai ekonomi yang lebih menguntungkan.
Selain itu, industri kelapa sawit juga harus mengikuti landasan "sustainable development goals" yang diamanatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015.
Dengan landasan SDGs tersebut, industri kelapa sawit tidak bisa berjalan sendiri, namun harus bekerja sama dengan pemerintah, akademisi, hingga lembaga nonprofit.
"Pemerintah sudah coba menyelamatkan melalui forum G20, dipromosikan produk biofuel dari sawit, pungutan ekspor juga ditunda. Nah, sekarang landasan global ke situ (SDGs), kelapa sawit juga harus ke situ," katanya menambahkan.
Baca juga: Diganggu Uni Eropa, Pemerintah fokus kembangkan pasar baru ekspor sawit
Baca juga: Pemerintah putuskan bebaskan tarif pungutan BPDP kelapa sawit
Pewarta: Roy Rosa Bachtiar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2018
