Ketum PGI berharap peserta Munas Golf 2018 sportif dan tertib

Surabaya (Antara) - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PGI) Murdaya Widyawimarta Po mengharapkan para peserta Musyawarah Nasional PGI 2018 selalu menjaga tata tertib dan sportivitas dalam kegiatan organisasi cabang olahraga itu yang akan berlangsung di Surabaya pada Kamis (29/11) dan Jumat (30/11).

"Munas menjadi ajang pertemuan seluruh anggota PGI. Setiap peserta punya hak untuk ikut memberikan pendapat demi kemajuan olahraga golf di Indonesia. Kita harus memanfaatkan ajang yang digelar setiap empat tahun sekali ini dengan tetap menjaga sportivitas," kata Murdaya pada persiapan jelang Munas di Surabaya, Rabu.

Murdaya meminta para peserta Munas PGI 2018 yang terdiri dari pengurus provinsi, pengurus kota, pengurus kabupaten, pemilik lapangan golf, klub golf, pemilik fasilitas latihan dan driving range agar memberikan contoh yang baik bagi para pegolf, terutama atlet.

"Kita tidak boleh memberikan kesan dan contoh yang buruk karena olahraga golf adalah cabang yang menjunjung tinggi sportivitas," katanya.

Munas PGI 2018 mempunyai agenda utama pemilihan Ketua Umum PGI periode 2018-2022. Setiap pengurus provinsi PGI memiliki kuota dua suara dan anggota lain, termasuk pengurus kota dan pengurus kabupaten, mempunyai satu kuota suara.

Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum PB PGI I Gusti Putu Gede mengatakan dua calon yang mendaftar sebagai ketua umum adalah Murdaya Po dan Muchdi Purwoprandjono.

"Kami sudah memverifikasi kelengkapan adiministrasi kedua calon. Hasil verifikasi itu akan kami laporkan dalam Munas 2018 nanti," kata Putu Gede.

Calon Ketua Umum PB PGI periode 2018-2022 yang lolos verifikasi administrasi salah satunya telah memenuhi syarat mendapatkan surat dukungan setidaknya dari enam pengurus provinsi pada periode pendaftaran 1-12 November.

PB PGI periode 2014-2018 semestinya telah mengganti kepengurusan mereka, termasuk ketua umumnya, pada 21 Juli 2018. Namun, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) memberikan toleransi hingga akhir 2018 untuk mengganti kepengurusan menyusul posisi Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games pada Agustus 2018.