Tetap antisipatif, BI kasih tiga catatan penting ekonomi 2018

Inflasi kita harus dijaga rendah, rupiah stabil, defisit fiskal aman, dan stabilitas sistem keuangan terjaga. Defisit transaksi berjalan perlu diturunkan di tingkat aman

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia (BI) menjanjikan masih mencondongkan arah kebijakan moneter yang antisipatif (preemptive) dan bersifat mendahului dibandingkan negara lain (ahead of the curve) dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah tingginya tekanan eksternal pada 2019.

"Posisi (stance) moneter yang preemptive dan ahead of the curve kami pertahankan. Kebijakan moneter akan tetap fokuskan ke stabiltas, khususnya pengendalian inflasi dan nilai tukar," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan BI di Jakarta, Selasa.

Perry menekankan berdasarkan evaluasi perekonomian di 2018, Bank Sentral di 2019 akan mempertebal bauran kebijakan. Meskipun kebijakan moneter akan tetap berfokus kepada stabilitas, namun kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran dan ekonomi syariah akan akomodatif untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Posisi kebijakan moneter yang antisipatif dan bersifat mendahului juga ditujukan untuk semakin menurunkan defisit transaksi berjalan pada 2019 ke 2,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB), setelah di 2018 defisit transaksi berjalan meningkat, salah satunya karena kenaikan laju impor.

Di tengah posisi kebijakan moneter yang pro-stabilitas, Perry berjanji tetap menjaga kecukupan likuiditas di pasar finansial.

"Stabiltas terus diupayakan dengan intervensi ganda di pasar valas. Kecukupan cadangan devisa diteruskan untuk mendukung stabiltias rupiah. Kerja sama swap (barter) untuk perbankan kita perkuat," ujar dia.

Terdapat tiga catatan penting yang disimpulkan Bank Sentral selama 2018. Tiga evaluasi itu adalah perlunya penguatan ketahanan ekonomi domestik.

"Inflasi kita harus dijaga rendah, rupiah stabil, defisit fiskal aman, dan stabilitas sistem keuangan terjaga. Defisit transaksi berjalan perlu diturunkan di tingkat aman," ujar Perry.

Kemudian, evaluasi kedua adalah peningkatan daya saing, industrialisasi, ekspor dan juga investasi. Evaluasi ketiga adalah penguatan sinergi kebijakan ekonomi nasional antara instansi dan pemerintah pusat serta daerah harus diperkuat.