Staf Ahli: Pemda wajib fasilitasi pembentukan layanan disabilitas

Pemda mesti menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran pembelajaran, mengembangkan program kompensatorik, menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang dis

Kotabaru, Kalsel, (ANTARA News) - Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif dasar dan menengah sebagai tindak lanjut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, kata Staf Ahli Bupati Kotabaru Akhmad Rivai.

"Unit Penyandang Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas," kata Staf Ahli Bupati Kotabaru Bidang Pemerintahan Akhmad Rivai itu di Kotabaru, Kalimantan Selatan, Selasa.

Dia mengatakan pendidikan inklusif itu sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

Ia mengemukanan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, ada sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik tersebut untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Untuk itu, kata dia, Pemkab Kotabaru perlu membentuk Unit Layanan Disabilitas di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten yang berfungsi meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas.

Pemda mesti menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran pembelajaran, mengembangkan program kompensatorik, menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas.

Fungsi berikutnya, kata dia, melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas dan menyediakan data dan informasi tentang disabilitas.

Selain itu, menyediakan layanan konsultasi dan mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.

Dengan dibentuknya Unit Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif, diharapkan Dinas Pendidikan merencanakan program dan kegiatan prioritas yang mendukung fungsi Unit Layanan Disabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Kotabaru, demikian Akhmad Rivai.