Ekonom: penundaan sementara LRT dan kereta cepat merupakan langkah tepat

Jakarta, (ANTARA News) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menghentikan sementara pembangunan kereta ringan (LRT) dan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua proyek infrastruktur itu berada di ruas tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 11 hingga KM 17.

Ekonom dari Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih di Jakarta, Jumat, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tepat demi mengurangi volume kendaraan di jalur Japek.

Ia mengatakan bahwa Jalur Japek itu terdapat tiga proyek besar, yaitu tol layang Jakarta-Cikampek, LRT Jabodetabek, dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibangun secara bersamaan.

“Tidak masalah menunda sementara LRT Jabodetabek dan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga Lebaran tahun depan. Karena macet lebih dari lima jam bahkan puluhan jam itu menganggu distribusi barang dan high cost perjalanan,” ujar Lana saat dihubungi Antara.

Ia mencontohkan, pasokan bahan pangan, seperti sayuran atau beras dari Bandung ke Jakarta itu dikirim melalui jalur Japek.

“Bila barang-barang tersebut kosong di pasaran, tentu akan menyebabkan harga bahan pangan tersebut meningkat,” imbuh Lana Yang juga Kepala Ekonom Samuel Sekuritas ini.

Selain itu, sambungnya, investor asing dari Jepang dan Korea justru terbantu dengan penundaan kedua proyek tersebut.

Lana mengatakan, waktu tempuh ke lokasi kerja lebih cepat dibanding ketika proyek-proyek tersebut masih berjalan. Sebab, jalur Japek ini merupakan jalan utama menuju lokasi industri milik mereka yang berlokasi di Jababeka.

Bila dikaitkan dengan pendanaan pemerintah, ia menegaskan bahwa penundaan kedua proyek itu tidak ada kaitannya.

“Pendanaan pemerintah itu baik karena penerimaan pajak dan bea cukai itu lebih tinggi dibanding tahun lalu, yakni 15-17 persen year on year (YoY), termasuk juga penerimaan bukan pajak juga naik,” ujarnya.

Lana juga menuturkan, pemerintah batal melakukan lelang karena pemerintah memiliki selisih Rp40 triliun dari penerbitan utang pemerintah Rp780 triliun. Terakhir, pemerintah mendapatka Rp740 triliun.

“Selain defisit kecil, saldo penerimaan rekening pemerintah di Bank Indonesia dan bank komersial juga menunjukkan kenaikan. Saldo yang meningkat itu memerlihatkan bahwa pemerintah memiliki pemasukan,” imbuhnya.