Pengamat katakan premanisme buah kebebasan pasca Orde Baru jatuh

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat sosial Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, menilai aksi premanisme yang muncul, di antaranya kasus Hercules yang menduduki suatu lahan, merupakan buah dari kebebasan yang dirasakan masyarakat selepas masa Orde Baru.

"Ini dikarenakan runtuhnya Orde Baru karena selepas Orde Baru masa reformasi menjadi "masa bulan madu" bagi semua organisasi. Sebab di masa kepemimpinan Orde Baru tidak memberikan kesempatan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang," ujar Rahmawati, di Jakarta, Jumat.

Selain itu, di era setelah reformasi ketika kekerasan itu terjadi, kekerasan antar warga terjadi karena para elit pada masa reformasi sibuk dengan kepentingan politik masing-masing sehingga tidak ada lagi yang "berkuasa".

"Justru penguasa itu sebenarnya yang mencegah premanisme atau kekerasan berbasis masyarajkat lainnya," katanya.

Ia menjelaskan, selepas masa Orde Baru, sebenarnya bukan hanya orang seperti Hercules yang muncul, namun perebutan lahan terjadi karena sebagai cara masyarakat untuk bertahan hidup mencari keadilan di saat para elit sibuk dengan kepentingan sendiri.

Banyaknya kasus pemekaran setelah reformasi memicu konflik horizontal antar masyarakat karena persoalan lahan. Ironisnya, hal seperti itu menjadi sebuah "tren" yang mengikuti garis perubahan politik di Indonesia.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat menangkap Hercules terkait dugaan aksi premanisme dengan modus menguasai dan mengintimidasi kepada pemilik lahan resmi.

Pelanggaran pidana Hercules terkait dengan penangkapan 23 preman yang menguasai lahan bersertifikat dan melakukan intimidasi terhadap pemilik lahan di Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (6/11).

Diharapkan dari kasus Hercules, para aparat hukum harus lebih kokoh menegakkan aturan main untuk mencegah timbulnya aksi premanisme yang membuat masyarakat berpikir dua hingga tiga kali sebelum mengambil langkah-langkah ekstra yudisial.

"Saya yakin polisi telah melakukan aksi serupa dengan orang-orang yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan melanggar aturan. Pengelola tidak perlu perlu menerima tawaran dari kelompok seperti Hercules untuk membantu toko atau kawasan tertentu lebih aman dan tertib," kata Rahmawati.