"Deklarasi Jakarta merupakan sebuah komitmen dari kami bersama (BPOM dan NMRAs negara OKI) meningkatkan kapasitas dan kemampuan regulatornya, dan juga meningkatkan industri domestik masing-masing sehingga tercipta kemandirian dari negara-negara tersebut," tutur Kepala BPOM Penny K. Lukito.
Kondisi ekonomi, politik, dan keamanan yang tak menentu di sebagian negara anggota OKI, seperti di sebagian Timur Tengah dan Afrika kian mengkhawatirkan. Terbatasnya akses dan keterjangkauan obat dan vaksin di dunia, terutama di negara konflik dan berpendapatan rendah, menyebabkan angka kematian yang tinggi akibat penyakit.
"Dengan keberagaman keadaan masing-masing negara anggota OKI menjadi tugas kita bersama untuk saling membantu meningkatkan kapasitas regulator dan industri farmasi masing-masing untuk memperkuat aspek akses terhadap obat dan vaksin yang aman dan berkualitas untuk masyarakat," tambahnya.
Pertemuan ini membahas berbagai permasalahan seputar obat dan vaksin mencakup status regulatori di negara anggota OKI, peran otoritas regulatori dalam menjamin mutu obat, harmonisasi standar dan upaya menuju kemandirian obat, kehalalan obat dan vaksin, dan pengendalian obat palsu.
Saat ini Indonesia yang diwakili PT. Bio Farma telah menerima status Pre-Qualification WHO (PQ-WHO), yaitu syarat pemenuhan standar mutu, keamanan, dan penggunaan secara internasional untuk produksi vaksin, untuk tidak kurang dari 10 produk-produk vaksin.
Indonesia juga memiliki jumlah produk vaksin terbanyak yang telah memperoleh PQ-WHO sejak tahun 1997, dibandingkan dengan Senegal yang hanya memiliki 1 (satu) produk vaksin mendapat PQ-WHO. Produk-produk lain yang sedang dikembangkan oleh Bio Farma: Vaksin rotavirus dan vaksin pneumococcal. Selain vaksin Bio Farma juga melakukan riset pengembangan protein rekombinan.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2018
