Pemkot Banda Aceh peroleh indeks tertinggi SPI

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Kota Banda Aceh memperoleh indeks tertingggi dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Rabu.

SPI 2017 dilakukan terhadap 36 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, 15 pemerintah provinsi dan 15 pemerintah kabupaten/kota.

Untuk tiga posisi teratas dengan nilai tertinggi antara lain Pemkot Banda Aceh memperoleh nilai 77,39, diikuti oleh Pemkab Badung dengan 77,15, dan Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai) dengan 76,54.

Sedangkan untuk posisi tiga terbawah, yakni Pemprov Maluku Utara 55,29, Kepolisian RI 54,01* dan Pemprov Papua 52,91.

Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana saat memaparkan survei di gedung KPK, Jakarta, Rabu menyatakan bahwa Kepolisian RI masih dalam tanda bintang disebabkan belum menyampakan survei dari responden internal.

"Dikasih bintang karena sampai hari akhir survei ini teman-teman kepolisian belum menyampaikan responden internal, baru dapat eksternalnya," ucap Wawan.

Nilai indeks tinggi mendekati 100 menunjukkan risiko korupsi rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespons kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik.

"Nilai tinggi tidak berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi karena korupsi sebagaimana tindak pidana lain dapat terjadi meski dalam yang sudah mapan pun," kata Wawan.

Adapun yang dinilai dalam SPI tersebut di antaranya praktik suap/gratifikasi, praktik korupsi pengadaan barang dan jasa, "whistleblowing system", praktik jual beli jabatan dan praktik penggelembungan anggaran.

Sementara untuk responden survei terdiri dari tiga komponen.

Pertama, responden internal didominasi oleh staf atau fungsional umum (60,1 persen) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan usia lebih dari 30 tahun (93,7 persen). Pendidikan terakhir responden mayoritas adalah sarja (49,8 persen).

Kedua, responden eksternal didominasi oleh laki-laki dibandingkan wanita (60,4 persen). Karyawan swasta merupakan responden yang mendominasi responden eksternal (42 persen) dan responden eksternal juga didominasi oleh responden dengan pendidikan terakhir sarjana (47,5 persen).

Terakhir, responden eksper pada 36 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah didominasi oleh pria (89,2 persen). Selain itu, responden eksper juga didominasi oleh responden berusia lebih dari 30 tahun (91,7 persen) dan responden yang memiliki pendidikan terakhir minimal sarjana (65,2 persen).