Semarang (ANTARA News) - Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2007 tidak lagi dikelola pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada daerah yang pelaksanannya akan melibatkan perusahaan jasa perekrut pegawai (outsourcing). "Kami minta pemerintah daerah hati-hati dalam memilih mitra untuk proses seleksi. Jangan sampai kejadian proses seleksi formasi 2005 lalu terulang kembali," kata anggota Komisi A DPRD Jateng, R Sukoco usai rapat kerja dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng di Semarang, Rabu. Untuk pelaksanaan seleksi CPNS daerah 2007 ini, kata Sukoco, BKD Jateng mengajukan anggaran sebanyak Rp6,32 miliar. Kepala BKD Pemprov Jateng, Agus Setianto mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum memperoleh kepastian kuota PNS yang akan direkrut dalam formasi 2007 untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah. Ia memperkirakan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan mengumumkan kuota untuk tiap-tiap daerah pada pertengahan September 2007. Prioritas pemerintah dalam pengadaan PNS, katanya, saat ini difokuskan pada penyelesaian pengangkatan tenaga honorer sebanyak-banyaknya. Menurut dia, sampai saat ini secara nasional masih ada 920.000 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS dan mereka bekerja di berbagai instansi. Padahal, katanya, pemerintah menargetkan proses pengangkatan tenaga honorer jadi PNS akan selesai pada 2009. "Kami menargetkan akan ada pengangkatan PNS dari unsur honorer sekitar 30.000 orang pada 2008, sedangkan pada 2007 yang sudah diangkat sekitar 28.000 orang," katanya. Ia menginformasikan bahwa sampai sekarang masih ada 200.000 berkas tenaga honorer di BKN yang belum terselesaikan, sedangkan di Jateng ada 100 ribu lebih yang juga belum terselesaikan. Sukoco memperkirakan peserta seleksi CPNS formasi 2007 di wilayah Jateng diperkirakan mencapai 300.000 orang karena akan ada pelamar dari provinsi terdekat seperti, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jabar, dan Jatim yang mengikuti seleksi. "Karena seleksi tahun ini diserahkan kepada daerah sehingga antarprovinsi waktu seleksinya bisa saja tidak berbarengan. Selain itu, tidak semua provinsi mendapatkan kuota untuk merekrut PNS baru," kata politikus PKS itu.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
