APEC gagal capai kesepakatan di tengah perpecahan AS-CHINA

Port Moresby (ANTARA News) - Para pemimpin negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) tidak dapat mencapai kesepakatan soal komunike pada pertemuan puncak di Papua Nugini pada Minggu.

Sementara itu, perpecahan mendalam antara Amerika Serikat dan China, soal perdagangan dan investasi, mendominasi pertemuan tersebut.

"Kita tahu kedua raksasa di ruangan," kata Perdana Menteri PNG Peter O`Neill dalam acara jumpa pers.

Ia menjawab pertanyaan soal siapa anggota APEC yang tak sepakat.

Ketika ditanya masalah-masalah utama apa yang menyebabkan kesepakatan tidak tercapai, O`Neill menjawab, "(Masalah) Organisasi Perdagangan Dunia dan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia."

"APEC tidak punya piagam terkait Organisasi Perdagangan Dunia, itu adalah fakta. Masalah-masalah itu bisa diangkat di Organisasi Perdagangan Dunia."

Pernyataan para pemimpin biasanya dikeluarkan setelah setiap pertemuan tahunan para pemimpin APEC sejak pertemuan pertama pada 1993, menurut keterangan yang tertera di laman kelompok tersebut.

O`Neill mengatakan bahwa sebagai tuan rumah APEC, ia akan mengeluarkan Pernyataan Ketua pada Minggu.

Persaingan antara Amerika Serikat dan China atas Pasifik juga menjadi perhatian utama pada pertemuan di Papua Nugini itu. Sekutu-sekutu Barat meluncurkan tanggapan terkoordinasi untuk menanggapi program Sabuk dan Jalan China. Mereka menjanjikan pendanaan bersama senilai 1,7 miliar dolar AS untuk proyek-proyek listrik dan internet di PNG.

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, ketika ia meninggalkan Ibu Kota PNG Port Moresby, menyebutkan serangkaian perbedaan yang dimiliki China dengan AS. Ia menyebutkan daftar tersebut satu hari setelah secara langsung mengkritik program Sabuk dan Jalan China.

"Dimulai dengan praktik perdagangan, kemudian tarif dan kuota, peralihan teknologi yang dipaksakan, pencurian hak cipta. (Daftar) itu dilanjutkan hingga ke kebebasan pelayaran di lautan, keprihatinan soal hak asasi manusia," kata Pence kepada para wartawan yang ikut melakukan perjalanan dengannya.

Menteri Luar Negeri PNG Rimbink Pato sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa sistem perdagangan multilateral telah menjadi masalah rumit dalam penyusunan pernyataan akhir.

Pato juga membenarkan bahwa para pejabat China telah menemuinya pada Sabtu menyangkut komunike tersebut. Ia menambahkan bahwa para pejabat itu ditolak karena mereka belum membuat "pengaturan yang diperlukan" untuk melakukan pertemuan. Namun, ia membantah laporan media bahwa para pejabat tersebut melakukan pemaksaan terhadapnya.

Dalam Forum Pulau-pulau Pasifik pada September, ada persengketaan serupa ketika utusan China meminta diberi kesempatan menyampaikan pidato sebelum perdana menteri Tuvalu.

Sumber: Reuters
Editor: Tia Mutiasari/Mohamad Anthoni