Indonesia berperan penting dalam Paris Agreement

Jika Indonesia gagal memenuhi target Paris Agreement, maka dunia juga akan gagal

Jakarta (ANTARA News) - Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste Moazzam Malik mengatakan Indonesia berperan penting dalam pengendalian perubahan iklim dan pemenuhan targetnya akan mempengaruhi Paris Agreement.

“Jika Indonesia gagal memenuhi target Paris Agreement, maka dunia juga akan gagal,” kata Moazzam dalam diskusi panel di Forum Dialog Transisi Energi Indonesia 2018 yang digelar Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, Kamis.

Paris Agreement adalah persetujuan dalam kerangka UNFCCC yang mengawal reduksi emisi karbon dioksida, efektif berlaku pada 2020 hingga 2030.

Persetujuan ini dibuat pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 di Paris, serta menyepakati upaya menekan peningkatan suhu bumi di atas dua derajat celsius.

Karenanya, menurut dia, sangat penting mengetahui upaya apa-apa saja yang akan dilakukan Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), termasuk dari sektor energi.

Ia menilai pembentukan Forum Energi Bersih Indonesia (Indonesia Clean Energy Forum/ICEF) merupakan inisiatif baik karena transisi penggunaan energi kotor ke bersih dapat dipersiapkan secara baik melalui berbagai dialog hingga akhirnya mampu mencapai perubahan itu sendiri.

Pencapaian target Paris Agreement tentu sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan Indonesia diprediksi masuk dalam 10 negara ekonomi terbesar dalam 10 tahun, sehingga ia mengatakan akan menjadi berisiko ketika berhasil masuk lima besar dan emisinya akan berkembang lebih jauh.

Keberhasilan Inggris dalam penggunaan energi bersih, menurut dia, lebih kurang sama dengan apa yang terjadi di Denmark yakni berkaitan dengan masalah kebijakan publik.

“Ini memang jadi tantangan kunci dari diskusi kita hari ini,” ujar dia.

Tren 4D Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat ICEF Kuntoro Mangunsubroto mengatakan tren 4D yakni dekarbonisasi, digitalisasi, desentralisasi dan demokratisasi penyediaan listrik pada sistem ketenagalistrikan akan memberi peluang penggunaan energi lebih bersih.

Namun demikian, reformasi kebijakan perlu dalam perbaikan sistem kelistrikan rendah karbon dalam jangka panjang. Selain itu, konsensus politik diperlukan guna menguatkan berjalannya reformasi yang dimaksud.

Ia sendiri berharap dialog dan interaksi di ICEF dapat menghasilkan analisis yang tajam dan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dalam rangka mencapai target Kebijakan Energi Nasional (KEN) atau Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebesar 23 persen di 2025 dan 25 persen di 2030.

Baca juga: Ancaman buat PLN, harga listrik tenaga surya bakal lebih murah dari listrik jaringan

Baca juga: Perlu strategi jangka panjang kendalikan perubahan iklim

Baca juga: Harrison Ford: Paris Agreement tergantung Hutan Sumatera