Dalam sehari ada 50 sampai 100 organisasi kemasyarakatan baru yang dibentuk dan didaftarkan
Jakarta (ANTARA News) - Jumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia terus bertambah dan saat ini jumlahnya tercatat 390.293 organisasi menurut Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Haru Tamtomo.
"Dalam sehari ada 50 sampai 100 organisasi kemasyarakatan baru yang dibentuk dan didaftarkan," kata Haru pada pembukaan Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2018 di Jakarta, Rabu.
Menurut dia organisasi kemasyarakatan menjamur sejak era reformasi, terutama setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Ia berharap organisasi-organisasi kemasyarakatan ikut berperan dalam pembangunan bangsa.
"Bersama pemerintah, organisasi kemasyarakatan harus bisa melaksanakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat pembangunan harus senantiasa dibangun dalam tubuh organisasi masyarakat," kata Haru.
Ia mengatakan organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Taman Siswa, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Wanita Katolik Republik Indonesia telah berkontribusi bagi bangsa sejak sebelum kemerdekaan.
"Dalam era sekarang, organisasi masyarakat sipil dapat berperan untuk menjaga persatuan bangsa, menjaga ketertiban umum dan perdamaian, serta menjaga nilai agama, moral, dan etika," ujar Haru.
Sependapat dengan Haru, Direktur Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID) Indonesia Erin E. McKee mengatakan organisasi masyarakat sipil merupakan aspek integral untuk memajukan pembangunan dan memperkuat demokrasi Indonesia.
Melalui penyelenggaraan ICSF 2018, USAID bersama sejumlah lembaga donor dari Australia, Kanada, Jerman, the Ford Foundation, dan the Asia Foundation, ingin melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam diskusi mengenai pembangunan kapasitas dan keberlanjutan peran mereka dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan diharapkan bisa melahirkan kebijakan publik, kebijakan pemerintah, dan peraturan hukum dengan tetap menjaga prinsip demokrasi.
"Kami ingin mengajak organisasi masyarakat sipil terutama di tingkat daerah untuk lebih mampu berkoordinasi dan berkelanjutan, serta dapat menjadi mitra yang andal untuk mewakili suara masyarakat," tutur McKee.
Baca juga:
USAID selenggarakan Forum OMS Indonesia untuk pembangunan kapasitas
Onno Purbo: OMS perlu teknologi inovatif lepaskan diri dari donor
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
