Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sampai saat ini belum menetapkan atau menyiapkan calon untuk diajukan dalam rivalitas pemilihan presiden (Pilpres) pada 2009, dan PKS akan mengajukan calon presiden bila perolehan suaranya dalam Pemilu mencapai 20 persen. "Target PKS sesuai hasil Rakernas beberapa waktu lalu adalah meraih suara 20 persen," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Mahfudz Sidik didampingi sejumlah pimpinan Fraksi PKS DPR Suswoono, Rama Pratama, Andi Rahmat, Mustafa kamal dan Abdul Hakim di Press Room DPR/MPR di Gedung DPR/MPR jakarta, Senin. Dengan target itu, kata Mahfudz, PKS terus melakukan konsolidasi di seluruh jajaran. Jika PKS mencapai target 20 persen suara, maka PKS tidak akan ragu mencalonkan kadernya jadi Capres. "Tujuan kita yang utama adalah meraih suara 20 persen. Dengan mencapai target itu, maka PKS akan mengajukan Capres," katanya. Karena itu, bagi PKS, saat ini yang terpenting adalah mencapai target, baru memikirkan kemungkinan mencalonkan Capres. Mengenai calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), PKS mendukung diberlakukan penyederhanaan persyaratan agar mendorong demokratisasi dan membuka banyak alternatif bagi masyarakat untuk menentukan calon kepala daerahnya. "PKS tak keberatan dengan munculnya calon perseorangan," katanya. PKS tidak merasa terancam dengan munculnya calon perseorangan dalam Pilkada. Hal itu akan mengurangi oligopoli partai politik dalam pemilihan kepala daerah. "Kita usulkan calon perseorangan didukung 3 persen jumlah pemilih," katanya. Pada bagian lain ketika menjawab mengenai penetapan awal Ramadhan dan Hari Raya Idhul Fitri, Mahfudz Sidik menegaskan, DPP PKS tidak menetapkan awal Ramadhan dan tidak akan ikut menetapkan hari H Lebaran. "Perbedaan awal Ramadhan dan Lebaran memang menjadi persoalan di kalangan umat islam. Namun kita ingatkan bahwa perbedaan itu sebagai rahmat dan tidak perlu diperdebatkan," katanya. Jika terjadi perbedaan, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing kader untuk mengikuti mana yang diyakini benar. "Karena PKS bukan organisasi sekelompok orang. Di PKS juga ada NU dan Muhammadiyah," katanya. Bagi PKS, untuk menghindari adanya perbedaan penetapan kalender, maka domain pemerintah untuk mengatasi perbedaan itu.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
