Palu (ANTARA News) - Hunian sementara untuk sekitar 14.400 kepala keluarga korban bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi bisa ditempati akhir Desember 2018.

"Pembangunan huntara itu sudah berjalan, diharapkan akhir bulan depan itu selesai untuk 1.200 dikali 12, itu berarti bisa 14 ribu KK bisa ditampung di hunian dua itu tadi," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Minggu.

Sebanyak 1.200 hunian dibangun dengan menggunakan model "knockdown" berukuran 12 x 26,4 meter persegi yang terdiri atas 12 bilik di setiap "cluster".

Hunian sementara (huntara) tersebut akan digunakan untuk masyarakat pengungsi korban bencana alam yang sejak peristiwa gempa bumi, tsunami dan likuefaksi pada akhir September lalu tinggal di tenda pengungsian.

"Huntara itu sampai semua rakyat itu mandiri setelah itu. Kalau setelah di huntara, ya masyarakat sudah bisa hidup mandirilah. Sudah ada dapur umumnya, mereka masing-masing kembali bekerja seperti biasa sambil menunggu rumahnya dibikinkan," kata Wapres.

Masyarakat yang tempat tinggalnya rusak atau hancur akibat bencana alam tersebut dapat menempati huntara hingga rumahnya dapat ditinggali lagi. Bagi warga yang tinggal di kawasan zona merah, maka mereka bisa menempati huntara hingga relokasi selesai dilakukan pemerintah daerah.

"Ini 'kan dalam keadaan darurat; karena kalau tidak (segera), nanti telat lagi pembangunan rumah rakyat itu. Rakyat tinggal di tenda-tenda 'kan bagaimana nanti, kasihan, (masuk) musim hujan," katanya.

Wapres Kalla, Minggu, tiba di Palu dari Makassar untuk meninjau pembangunan kawasan huntara di Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi dan di Kelurahan Petobo, Kota Palu.

Turut serta dalam rombongan Wapres, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris.
Baca juga: Tim SAR kembali evakuasi dua korban likuifaksi
Baca juga: Sulteng siapkan peraturan soal kawasan zona merah bencana
Baca juga: Wapres pimpin rakor rekonstruksi bencana Palu

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018