Kepala Bappenas ajak semua elemen masyarakat wujudkan Visi Indonesia 2045

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengajak semua elemen masyarakat untuk bekerjasama mewujudkan Visi Indonesia 2045 yang salah satu targetnya yaitu menciptakan pembangunan yang semakin merata dan menyeluruh di Tanah Air.

Bambang menuturkan, pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga dengan SDM yang berkualitas maka ekonomi Indonesia dapat tumbuh maju dan berkelanjutan, pembangunan semakin merata dan inklusif, dan Indonesia dapat menjadi negara yang semakin demokratis, kuat, dan bersih.

"Sampai sejauh ini kita sudah "on the right track", dan mudah-mudahan ke depan kita dapat mencapai apa yang ditargetkan di 2045. Saya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergandengan tangan mewujudkan visi tersebut, karena pemerintah tidak dapat kerja sendirian dan pastinya butuh dukungan dari semua pihak dan elemen masyarakat," ujar Bambang dalam paparan dalam acara Visi Indonesia 2045 di KBRI Singapura, sebagaimana keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

Visi Indonesia 2045 memiliki empat pilar utama. Pilar pertama yaitu pembangunan manusia dan enguasaan IPTEK, dengan peningkatan taraf pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan, sumbangan IPTEK dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Pada 2045, total penduduk Indonesia adalah 318,9 juta orang, dengan rasio ketergantungan 53,35 persen. Untuk itu, Pemerintah harus memanfaatkan bonus demografi ini dengan mengembangkan SDM berkualitas, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mempromosikan gaya hidup sehat.

Untuk menciptakan tenaga kerja berketerampilan tinggi, fleksibel, dan adaptif, pemerintah mendorong pendidikan berkualitas tinggi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar tidak tergantikan oleh teknologi, serta menggalakkan pelatihan vokasi dan kewirausahaan. Pemerintah juga meningkatkan akses universal terhadap fasilitas dan asuransi kesehatan nasional, serta mendorong kemajuan teknologi kesehatan untuk menciptakan personalized medicine dan teknologi rekayasa genetika.

Pilar kedua adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melalui peningkatan investasi dan daya saing ekonomi, percepatan industri dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan energi dan air, serta komitmen terhadap lingkungan hidup.

“Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2036 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kelima dunia di tahun 2045. Untuk mencapai target ini, pertumbuhan PDB Indonesia harus 5,7 persen per tahun, keluar dari jebakan negara kelas menengah atau Middle Income Trap pada 2036, dan PDB per kapita Indonesia harus menembus angka USD 23.199 pada 2045," ujar Bambang.

Selain itu, Indonesia juga harus masuk peringkat ke-10 dalam Ease of Doing Business (EoDB), dengan kontribusi investasi terhadap PDB Indonesia sebesar 38,1 persen. Untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, Pemerintah melakukan penguatan pada sektor bernilai tambah tinggi, percepatan pada sektor inovasi tinggi, dan memastikan investasi yang berkelanjutan.

Bambang juga menekankan pentingnya industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, karena untuk menjadi negara maju maka Indonesia harus melakukan modernisasi pada industri pengolahan sumber daya alam. Selain itu, Revolusi industri 4.0 juga harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri nasional, sehingga kontribusi industri terhadap PDB sebesar 26 persen pada 2045. Pemerintah juga mendorong perdagangan luar negeri yang terbuka dengan melakukan transformasi struktur ekspor dari komoditas menjadi barang dan jasa (B/J) manufaktur, ekspor B/J bernilai tambah tinggi, serta menciptakan B/J berkualitas dunia dan inovatif, sehingga pada 2045 Indonesia menjadi bagian dari rantai nilai global dengan pangsa pasar 2 persen dari ekspor dunia atau pengekspor terbesar ke-10 dunia.

Terkait ekonomi kreatif dan digital, pemerintah juga akan mendorong pengembangan kompetensi SDM agar memiliki pemikiran kreatif dan berpikiran maju, serta memfasilitasi pendanaan bagi start-up yang kompetitif dan dapat diakses bagi siapa saja. Pemerintah juga akan menjadikan Indonesia sebagai destinasi unggulan pariwisata dunia pada 2045.

"Pariwisata sebagai kekuatan ekonomi lokal Indonesia juga merupakan salah satu kontributor utama cadangan devisa nasional dengan pertumbuhan 10,1 persen per tahun. Potensi pariwisata Indonesia sangat besar karena negara kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tenaga kerja produktif, harga bersaing, dan dukungan kebijakan Pemerintah. Total wisatawan mancangera yang kita targetkan pada 2045 adalah sebanyak 73,6 juta orang," kata Bambang.

Kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB meningkat dari 6,4 persen pada 2015 menjadi 12,5 persen pada 2045. Strategi pengembangan maritim Indonesia adalah pengembangan konektivitas laut yang efisien dan efektif, wisata maritim yang inklusif, serta industriisasi perikanan yang berkelanjutan dan kompetitif. Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap isu kelangkaan air di Jawa-Bali-Nusa Tenggara. Untuk memastikan ketahanan air, Pemerintah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas, mengembangkan teknologi pengolahan dan peningkatan kualitas air yang murah dan ramah lingkungan, serta kampanye "Simpan, Jaga, dan Hemat Air".

Untuk memastikan ketahanan pangan, pemerintah memotong rantai distribusi pasar, meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), meningkatkan kualitas SDM pertanian, serta menjalankan pertanian berbasis lahan alternatif, sehingga produktvitas petani pada 2045 meningkat 4,3 kali lipat dibandingkan 2015. Pemerintah juga meningkatkan peran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai modal pembangunan nasional. Komitmen Indonesia terhadap ekonomi hijau ditandai dengan ditandatangani penurunan emisi 41 persen dari "baseline. Untuk memenuhi kebutuhan energi ke depan, kita harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup. Pada 2050, peran EBT akan ditingkatkan menjadi 31 persen, dengan target 39 persen bioenergi, 21 persen air, 18 persen geotermal, 9 persen surya, dan 13 persen lainnya,” jelas Menteri Bambang.

Pilar ketiga yaitu pemerataan pembangunan, dengan percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, pemerataan wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Pemerintah memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang merata di keseluruhan desil pendapatan, sehingga tingkat kemiskinan Indonesia pada 2045 menuju nol atau 0,02 persen, dengan kemiskinan ekstrim bernilai nol pada 2040. Kesenjangan pendapatan juga turun ke tingkat ideal pada 2035 dan tetap berada pada tingkat yang aman sampai 2045. Pemerataan pembangunan daerah juga ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih tinggi, dengan mempertahankan momentum pertumbuhan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Target pembangunan KTI pada 2045 adalah 74,9 persen, sementara KBI adalah 25,1 persen.

Terkait infrastruktur, pemerintah akan menyelesaikan ruas utama jalan di seluruh pulau, mendorong transportasi udara dan laut untuk mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang antarwilayah, mengembangkan kawasan aerotropolis, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dasar. Pemerintah juga akan mengantisipasi megaurban dan urbanisasi dengan membangun transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat, karena pada 2035 hampir 90 persen penduduk Jawa tinggal di kota.

Sedangkan pilar keempat adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan, dengan meningkatkan demokrasi Indonesia menuju demokrasi substantif atau mengemban amanat rakyat, reformasi birokrasi dan kelembagaan dengan memperkuat struktur organisasi yang adaptif, efektif, dan kolaboratif, serta tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan memperkuat sistem hukum nasional dan antikorupsi dengan mendorong masyarakat berbudaya hukum dan mengimplentasikan masyarakat anti-korupsi.

Selain itu adalah politik luar negeri bebas aktif salah satunya dengan meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan PBB, dan penguatan pertahanan dan keamanan yang diwujudkan dengan ketertiban masyarakat yang inklusif, pertahanan berdaya gentar tinggi, dan keamanan insani yang bermartabat.