Menlu: Kerja sama multilateral capai pembangunan inklusif

Kami mengamati saat ini adanya kecenderungan mengkhawatirkan dari unilateralisme dan kepentingan nasional yang sempit. Dunia cenderung mengabaikan berbagai komitmen dan kesepakatan internasional...."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam peringatan Hari PBB (UN Day) ke-73 menekankan pentingnya memelihara kerja sama multilateral dan prinsip multilateralisme untuk mencapai pembangunan global yang inklusif.

"Kerja sama dan sinergi antarnegara diperlukan dalam upaya mencapai pembangunan global yang inklusif," kata Menlu Retno Marsudi saat membuka kegiatan talkshow and pameran foto bertema "UN and Us: Enggaging People in the Realizing of 2030 Sustainable Development Agenda" di Museum Nasional di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan itu, Menlu Retno menyampaikan keprihatinan tentang keadaan dunia internasional saat ini yang cenderung meninggalkan prinsip multilateralisme, dimana beberapa negara mulai menganut nilai-nilai unilateralisme dan kepentingan nasional yang sempit.

"Kami mengamati saat ini adanya kecenderungan mengkhawatirkan dari unilateralisme dan kepentingan nasional yang sempit. Dunia cenderung mengabaikan berbagai komitmen dan kesepakatan internasional. Singkatnya, prinsip multilateralisme dan manfaat keberadaan PBB dipertanyakan," ujar dia.

Untuk itu, Menlu RI menekankan bahwa bagi Indonesia, tantangan yang dihadapi dunia saat ini hanya dapat diatasi dengan melestarikan dan memperkuat multilateralisme. Tantangan itu hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama dan kolaborasi antarnegara.

"Prinsip-prinsip multilateralisme memastikan bahwa semua negara memiliki persamaan hak dan suara yang setara. Prinsip-prinsipnya memastikan bahwa yang kuat tidak akan menaklukan yang lemah. Prinsip-prinsip multilateralisme memastikan bahwa paradigma sama-sama menang akan selalu berlaku," ucapnya.

Menlu RI menambahkan bahwa prinsip multilateralisme dapat memastikan kerja sama antarnegara untuk mencapai pembangunan global yang inklusif dengan menegakkan prinsip "kemakmuran untuk semua dan tidak ada yang tertinggal".

Untuk itu, menurut Retno, diperlukan tindakan dan kebijakan afirmatif yang mendukung dan berpihak kepada kelompok dan orang-orang yang cenderung mengalami diskriminasi dan atau terpinggirkan.

"Tanpa tindakan dan kebijakan afirmatif, maka mencapai kemakmuran bersama akan sangat sulit," ucapnya.

"Keberpihakan menjadi sangat penting dalam hubungan internasional, keberpihakan terhadap kelompok rentan, keberpihakan terhadap kepentingan negara-negara berkembang dan negara tertinggal, keberpihakan terhadap negara-negara kepulauan kecil, keberpihakan terhadap perempuan dan anak-anak," lanjut Menlu RI.