Presiden akan hadiri KTT ASEAN di Singapura

Jakarta (ANTARA News) - Presiden RI Joko Widodo akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN) ke-33 di Singapura pada 13-15 November 2018.

"Presiden akan menghadiri KTT ASEAN didampingi oleh Menlu (Retno Marsudi) tanggal 13 sampai 15 November di Singapura," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis.

Dalam rangkaian KTT ASEAN yang dilaksanakan selama tiga hari itu, Presiden Jokowi rencananya akan menghadiri sekitar 17 pertemuan ASEAN, antara lain pertemuan ASEAN Plus Three, East Asia Summit (EAS), dan beberapa pertemuan ASEAN Plus One.

Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Kementerian Luar Negeri, Benny Siahaan, menyampaikan bahwa Presiden Jokowi pada 14 November akan berpartisipasi dalam rapat pleno KTT ASEAN.

Menurut Benny, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato mengenai pentingnya negara-negara ASEAN bertindak sebagai satu keluarga dalam menghadapi krisis dan tantangan di kawasan, salah satunya terkait dengan isu kemanusiaan dan konflik di Rakhine State, Myanmar.

Selanjutnya, Presiden RI juga akan menyampaikan tentang konsep Indo-Pasifik dalam pertemuan East Asia Summit. Selain itu, Presiden Jokowi di sela-sela rangkaian kegiatan KTT ASEAN rencananya akan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara/pemerintahan, antara lain dengan Presiden Chili, Presiden Rusia, dan Perdana Menteri Jepang.

Tema besar KTT ASEAN yang diusung selama masa keketuaan Singapura adalah "ASEAN Tangguh dan Inovatif" (Resilient and Innovative ASEAN).

KTT ASEAN ke-33 akan menghasilkan tujuh dokumen utama, antara lain Kerangka Kerja Kota Pintar ASEAN (ASEAN Smart Cities Framework), Deklarasi ASEAN tentang Pemajuan Lapangan Kerja "Hijau" untuk Pertumbuhan Ekuitas dan Inklusif Komunitas ASEAN (ASEAN Declaration on Promoting Green Jobs for Equity and Inclusive Growth of ASEAN Community), Masterplan Aktif ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak Para Penyandang Disabilitas (ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disability).