"Pemerintah daerah perlu memerhatikan angka pengangguran di daerah masing-masing. Dari segi pendidikan, itu tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten kota," kata Bambang dalam Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Kamis.
Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi tertinggi berada di Banten yang sebesar 8,52 persen, Jawa Barat 8,17 persen, dan Maluku 7,27 persen.
Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.
Baca juga: BPS: tingkat pengangguran Agustus 2018 5,34 persen
Bambang menjelaskan Banten dan Jawa Barat merupakan daerah yang didominasi manufaktur dan industri padat karya. Permintaan tenaga kerja yang tinggi menyebabkan terjadi peningkatan UMR relatif tinggi.
Peningkatan UMR tersebut, lanjut dia, menyebabkan adanya tendensi relokasi sejumlah industri manufaktur dari Banten dan Jawa Barat ke wilayah Jawa Tengah dan Timur.
Lebih lanjut, Banten dan Jawa Barat dikenal sebagai wilayah yang menjadi "magnet" bagi pencari kerja. Namun, keterampilan mereka belum sesuai dengan kebutuhan industri setempat.
"Banyak pencari kerja karena tidak match, maka menganggur," kata Bambang.
Sementara untuk Maluku, TPT di desanya relatif lebih kecil dibanding di perkotaan. Meski TPT desa dan kota menurun, namun TPT perkotaan di Maluku masih jauh lebih tinggi dibanding perdesaan.
Ekonomi Maluku Triwulan III-2018 tumbuh 6,34 persen, ditopang oleh sektor jasa administrasi pemerintahan dan jasa keuangan sebagai penyerap lapangan kerja tertinggi setelah pertanian.
Baca juga: Bappenas sebut tercipta 2,99 juta kesempatan kerja tahun ini
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018
