Ini juga kegelisahan KPI, dengan definisi kampanye tersebut ...
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyoroti definisi kampanye yang sangat sempit sehingga banyak kesempatan untuk melakukan politik iklan tanpa terkena aturan kampanye di lembaga penyiaran.
"Ini juga kegelisahan KPI, dengan definisi kampanye tersebut," kata Komisioner KPI Dewi Setyarini dalam diskusi di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, dengan definisi kampanye yang memuat citra, berupa nama dan nomor urut yang harus ada bersamaan, maka terbuka bagi peserta pemilu untuk melakukan iklan politik di media penyiaran tidak pada waktunya.
Contohnya, dengan membuat iklan-iklan politik di lembaga penyiaran tanpa perlu mencantumkan salah satunya, menayangkan mars partai politik dan sebagainya.
Baca juga: KPI terus evaluasi pemberitaan televisi
KPI sendiri, menurut Dewi sejak 2017 telah menerbitkan surat edaran larangan iklan politik di lembaga penyiaran. Namun demikian, surat edaran KPI nomor 225/K/KPI/31.2/04/2017 tersebut digugat dan kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
KPI telah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan kasusnya masih berlangsung.
Sementara itu, sesuai dengan UU No 7/2017 tentang Pemilu telah diatur terkait dengan kampanye di media massa. Dalam UU tersebut, kampanye di media massa dilakukan mulai 21 hari sebelum masa tenang, 24 Maret - 13 April 2019.
Dewi mengatakan, pihaknya dalam melakukan pengawasan kampanye di lembaga penyiaran tergabung dalam gugus tugas gabungan dengan KPU, Bawaslu dan Dewan Pers.
Baca juga: KPI siapkan pemantau berita dan iklan pilpres
Baca juga: KPI minta hentikan tayangan "quick count"
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2018
