Batam (ANTARA News) - Pemuda Muhammadiyah mendesak Pimpinan Pusat Muhammadiyah melarang anggotanya rangkap jabatan di dalam organisasi itu dengan partai politik. "Rangkap jabatan dapat membentuk ketidakpekaan Muhammadiyah menyikapi masalah politik dan kepemimpinan nasional," kata Ketua Pemuda Muhammadyah (PM) Izzul Muslimin usai membacakan hasil Tanwir I pemuda Muhammadiyah di Batam, Sabtu. Rangkap jabatan dalam kepengurusan partai politik diperbolehkan PP Muhammadiyah sesuai dengan SK 101. "Kami mendesak PP Muhammadiyah mengubah SK itu," katanya. Ia mengatakan untuk menghindari SK serupa, maka Tanwir I PM juga mendesak PP Muhammadiyah melibatkan organisasi otonom dan elemen terkait dalam pembuatan SK. Selain itu, PM merekomendasikan Muhammadiyah menambah keanggotaan pimpinan. "Pimpinan harus ditambah untuk menguatkan kepengurusan dan tanggung jawab organisasi," tambah Izzul. PM juga meminta Muhammadiyah tidak terlalu mengintervensi keberadaan organisasi otonom , seperti yang tergambar dalam kaidah organisasi otonom . "Semangat sentralistik harus dibuang jauh-jauh dari Muhammadiyah," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
