Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR, Ryaas Rasyid, mengatakan banyaknya kasus korupsi di daerah disebabkan lemahnya supervisi yang dilakukan pemerintah pusat, serta karena pengelola otonomi daerah yang masih kurang profesional alias amatiran. "Otonomi daerah mengalihkan kekuasaan dan uang dari pusat ke daerah, uang dan kekuasaan membesar di daerah sehingga kurang ada supervisi dari Jakarta," kata Ryaas Rasyid di Jakarta, Sabtu. Hal tersebut dikatakan Ryaas Rasyid, saat menyampaikan materi tentang kasus korupsi pasca otonomi daerah pada lokakarya "Investigasi Kasus Korupsi" yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pers di Jakarta. Menurut Ryaas, korupsi terjadi karena sistem yang memberikan peluang untuk melakukan hal tersebut, bukan disebabkan karena perilaku yang buruk, sehingga diperlukan penanganan terpadu . Selain itu, kata mantan menteri negara otonomi daerah tersebut, penyelewengan terjadi karena pengawasan internal kurang efektif, apalagi yang lebih memprihatinkan, kata dia, penyelewengan tersebut sudah dimasukkan dalam perencanaan. "Tidak efektifnya pengawasan karena pengawasan tersebut hanya dilakukan jika implementasi sudah sesuai dengan rencana. Padahal dalam perencanaan itu sudah dimasukkan celah-celah untuk penyelewengan," katanya. Penyelewengan dalam rencana tersebut, kata dia, biasanya dilakukan dalam pos-pos pembangunan non fisik, seperti kajian-kajian, kunjungan, juga dari komisi pembelian logistik atau alat-alat yang memiliki spesifikasi teknologi tinggi dengan harga yang cukup mahal sehingga susah untuk mencari harga pembandingnya. Kasus penyimpangan atau korupsi di daerah juga terjadi pada pemberian izin usaha atau keperluan yang ketersediaan ruangnya terbatas sehingga keputusannya tergantung pada seorang gubernur, bupati atau walikota termasuk juga menteri dan presiden. "Begitu juga dalam penempatan orang-orang dalam jabatan strategis, pola-pola tersebut sangat memberikan peluang terjadinya kasus korupsi baik di daerah maupun di pusat," kata dia.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007