Pengamat: Tim seleksi cawagub DKI buah tawar menawar politik

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Donny Gahral menilai tim seleksi yang dibentuk untuk memutuskan calon wakil gubernur DKI Jakarta karena tawar menawar politik antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

"Ini tawar menawar politik, PKS "mengancam" jika tidak memberikan kursi cawagub, maka dukungan mereka untuk Gerindra saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan mereka tarik," jelas Donny di Jakarta pada Kamis.

Donny mengatakan PKS sekarang berada di posisi tawar tertinggi karena kekuatan Prabowo-Sandi bergantung pada PKS.

Meski PKS lebih kuat posisinya, namun Gerindra juga tidak akan menyetujui nama yang diusung dengan mudah mengingat cawagub dari PKS harus sejalan dengan kepentingan Gerindra sebagai partai.

"Penetapan cawagub DKI Jakarta mau molor atau tidak, yang penting kader dari PKS sejalan visinya dengan Gerindra," ucap Donny.

Dibentuknya tim seleksi cawagub dinilai bukan hal umum, namun itu bisa saja terjadi tergantung partai karena bersifat internal dan tidak melanggar hukum.

PKS harus bersedia mendukung penuh Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 sebagai kompensasi pemberian kursi "panas" cawagub DKI yang akan mendampingin Gubernur Anies Baswedan nantinya.

Ahmad Syaikhu menjadi nama yang paling berkompeten untuk mengisi kekosongan kursi wakil gubernur DKI Jakarta berdasarkan "track record" yang dimilikinya selama berkancah di dunia politik.

Sempat menjadi wakil walikota Bekasi dan calon wakil gubernur Jawa Barat 2018, namanya disebut-sebut akan menggantikan posisi Sandiaga Uno di Pemerintahan Jakarta.

"Bagi saya tidak masalah kalau saya tidak terpilih, selama komitmennya (penggantinya) dari PKS," kata Syaikhu.

Sesuai dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, kata Syaikhu, saat ini hanya ada dua kader yang dipercaya menggantikan Sandiaga Uno yang maju dalam kontestasi Pilpres 2019, yakni dirinya bersama Agung Yulianto.