"Saya meyakini pemenuhan rumah untuk ASN, Polri dan TNI sebagai langkah tepat pemerintah, khususnya menyangkut kesejahteraan dan meminimalisir pelanggaran hukum," kata Sahroni, di Jakarta, Rabu.
Pemenuhan rumah sebagai kebutuhan primer atau pokok, kata dia, akan turut mempengaruhi ASN, TNI, Polri untuk tak melakukan pelanggaran hukum, khususnya pungli dan korupsi.
Sebagai anggota parlemen yang membidangi persoalan hukum, keamanan dan HAM, Sahroni menilai salah satu penyebab masih munculnya persoalan pungli dan korupsi tak lepas dari tingginya kebutuhan dasar.
"Persoalan tingginya harga hunian merupakan salah satu yang kendala oknum ASN, TNI dan Polri sehingga mencari segala cara untuk merealisasikan dimilikinya tempat tinggal. Imbasnya, para oknum akhirnya melakukan perbuatan yang menyalahi dengan praktik pungli bahkan korupsi," tuturnya.
Banyak peristiwa penggusuran rumah dinas akhirnya kerap terjadi penolakan dan bahkan berujung bentrokan karena keluarga TNI tak memiliki hunian tetap.
"Sebagai kebutuhan primer, rumah menjadi beban tersendiri bagi ASN, Polri dan TNI yang berpenghasilan terbatas. Saat gaji dirasakan tak lagi mencukupi karena berbagai kebutuhan pokok lainnya, oknum ASN, Polri atau bahkan anggota TNI akhirnya terpikir untuk mencari celah pendapatan dengan cara memanfaatkan kewenangan. Potensi pungli dan korupsi pun terbuka,” jelas politisi NasDem yang kembali maju sebagai calon legislator dari daerah pemilihan Jakarta III ini.
Kendala pada kepemilikan rumah adalah DP yang nilainya cukup besar. Banyak yang hingga kini tak memiliki hunian karena tak memiliki tabungan mencukupi untuk pelunasan DP.
"Dengan menyelesaikan persoalan ini, maka akan meminimalisir terjadinya praktik pungli dan korupsi," tuturnya.
Penyediaan rumah sebagai bentuk upaya menopang kesejahteraan bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri saat ini menjadi salah satu perhatian serius pemerintah.
Rapat terbatas membahas persoalan ini dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Pada rapat itu, Jokowi menekankan pentingnya perkembangan atas kebijakan ini karena pembahasan mengenai program penyediaan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri ini sudah berkali-kali dilakukan.
"Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri semakin konsentrasi dalam bekerja," kata Presiden Jokowi.
Tak hanya kemudahan DP, Jokowi juga meminta pemenuhan perumahan tersebut turut memperhatikan aksesibilitas ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.
"Juga model pembiayaannya seperti apa. Bisa dari APBN, bisa dari BUMN, bisa dari swasta, atau model yang seperti apa," ucapnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2018
