"Jika saat ini ada daerah yang belum siap akan kami carikan jalan keluarnya, dan hal itu menjadi `pekerjaan rumah` kita bersama," katanya usai membuka Forum Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Wilayah II 2018, di Yogyakarta, Rabu.
Ia mengatakan, forum ini bertujuan melakukan evaluasi pelaksanaan transformasi program Rastra ke BPNT. Evaluasi melibatkan sejumlah pihak yang berperan serta dalam penyaluran bantuan sosial pangan tersebut.
"Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat realisasi program bantuan sosial pangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sehingga dapat dicarikan jalan keluarnya," kata Mensos.
Melalui evaluasi, menurut dia, kendala dalam penyaluran Rastra dan BPNT yang membuat tidak maksimalnya manfaat yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat diatasi.
"Dengan demikian, transformasi program Rastra ke BPNT dapat berjalan sesuai harapan dan selesai 100 persen pada Februari 2019," kata Mensos.
Ia mengemukakan, Kemensos saat ini sedang mengkaji penggunaan teknologi biometrik dalam penyaluran bantuan sehingga kendala yang ada dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalkan.
"Melalui inovasi penggunaan teknologi dalam penyaluran bantuan dengan sistem `face recognition` itu diharapkan pelaksanaan program bantuan sosial pangan dapat berjalan sesuai harapan," ujar Mensos.
Ia mengatakan, pada 2019 anggaran bantuan sosial di Kemensos mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding 2018.
Pada 2018 anggaran bantuan sosial sebesar Rp43,2 triliun, naik menjadi Rp58,9 triliun pada 2019.
"Dengan kenaikan jumlah anggaran Bansos itu, saya optimistis angka kemiskinan pada akhir 2019 dapat ditekan, dan berada di kisaran 9,3 - 9,5 persen," kataMensos.
Baca juga: Kemensos targetkan BPNT Agustus tuntas 90 persen
Baca juga: 1,2 juta keluarga akses bantuan pangan nontunai
Pewarta: Bambang Sutopo Hadi
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
