Pengajar universitas di Nigeria mulai "pemogokan tanpa batas waktu"

Lagos, Nigeria (ANTARA News) - Pengajar universitas di seluruh Nigeria telah melancarkan pemogokan di seluruh negeri itu guna menuntut dana yang memadai bagi pendidikan tersier dan menolak usul pemerintah untuk menaikan gaji.

"Sejak itu kami telah mengumumkan aksi di seluruh negeri ini dan itu akan total serta tanpa batas waktu sampai pemerintah memenuhi tuntutan kami" kata Biodun Ogunyemi, pemimpin Serikat Staf Akademika Universitas (ASUU), kepada kantor berita Anadolu.

Ogunyemi mengatakan kegiatan tersebut dimulai pada Senin (5/11), cuma beberapa hari sebelum dua serikat pekerja utama di negeri tersebut berencana untuk memulai aksi duduk-di-rumah untuk memaksa pemerintah menyetujui upah minimum baru mereka.

"Tuntutan kami meliputi dana yang memadai bagi pendidikan tersier dan penelitian di seluruh universitas kita. Ini telah menjadi tuntutan kami selama bertahun-tahun dan pemerintah telah menolak untuk melaksanakan kesepakatan guna mewujudkan ini," katanya.

"Kami juga menentang kenaikan gaji kami yang diusulkan untuk seluruh universitas kita sebab ini akan menambah parah situasi bagi negeri ini. Kami juga menentang pembentukan apa yang disebut bank pendidikan guna menjamin pinjaman bagi mahasiswa. Ini tak pernah berhasil dan ini takkan berhasil sebab tak ada lapangan pekerjaan buat mahasis untuk membayar kembali pinjaman setelah mereka menyelesaikan pendidikan mereka," kata Ogunyemi, sebagaiman dikutip Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Tindakan itu telah menghentikan kegiatan belajar-mengajar di seluru universitas di negeri tersebut; para pengajar tidak datang untuk memberi kuliah sejalan dengan instruksi dari badan yang memayungi mereka.

Para dosen di seluruh sebagian besar universitas Nigeria adalah anggota ASUU, badan yang pemimpinnya memiliki sejarah bersikap anti-kapitalis dan setiap kebijakan yang diduga anti-orang miskin. Pada 1980-an sampai 1990-an, ASUU menjadi bagian dari koalisi yang berulangkali menantang kekuasaan militer dan pengesahan kebijakan Dana Moneter Internasional oleh pemerintah.

Editor: Chaidar Abdullah