Mensos sebut KAT harus tanggap bencana

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sosial (Mensos) RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) harus menjadikan komunitas itu sebagai warga tanggap bencana dan memahami upaya mitigasi sesuai dengan karakteristik wilayah.

"Pertemuan forum pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan pertemuan yang sangat penting karena diharapkan mampu untuk bisa merespon secara cepat dan tuntas serta berkesinambungan bila mana saudara-saudara kita yang tinggal di KAT mengalami berbagai macam krisis termasuk bencana, krisis pangan dan kejadian luar biasa," kata Agus dalam Rapat Forum Pakar dan Pokja Komunitas Adat Terpencil di Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa.

Mengingat negara Indonesia rentan terhadap bencana, maka Agus mengatakan
seluruh masyarakat Indonesia termasuk KAT juga harus memahami upaya mitigasi menghadapi bencana.

"Tentu kita semua di sini harus menyadari fakta itu dan kemudian kita perlu melakukan upaya-upaya khususnya upaya yang bersifat mitigasi terhadap kemungkinan bencana yang terjadi," ujarnya.

Selain itu, Agus mengatakan pengembangan KAT harus berada di wilayah yang relatif aman dari bencana alam.

"Kita tidak boleh menempatkan komunitas itu terhadap titik-titik yang rawan terhadap bencana. Titik-titik itu bisa kita pelajari. Untuk pengembangan komunitas KAT ini harus dilakukan di wilayah yang relatif aman dari bencana," tutur Agus.

Agus mengatakan hanya ada beberapa daerah di Indonesia secara relatif aman statusnya terhadap bencana seperti Kalimantan, Medan, Surabaya dan Makasar.

"Yang menjadi hal yang perlu kita camkan adalah kita semua harus sadar bahwa negara kita rentan terhadap bencana maka kita harus selalu waspada karena bencana bisa terjadi kapanpun dan dimanapun," tuturnya.

Dalam pertemuan yang pertama kali bagi dirinya, Agus mengatakan forum koordinasi pemberdayaan KAT itu ditujukan untuk mendapatkan masukan dan pandangan untuk bisa memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki agar program pemberdayaan KAT bisa berjalan semakin baik.

"Sehingga membuat kebijakan mengenai pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ini yang lebih baik dan tepat," tuturnya.