Belasan tahun Menteri Susi menanti sertifikat tanah

Cianjur, (ANTARA News) - Menteri Kelautan RI Susi Pudjiastuti menilai buruknya kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah Cianjur, Jawa Barat, lantaran pengurusan sertifikat tanah miliknya di Cianjur yang tak kunjung rampung.

Pasalnya sejak membeli tanah di Kecamatan Cidaun, Cianjur, untuk digunakan sebagai landasan kapal terbang beberapa tahun lalu, hingga saat ini menteri yang terkenal "nyentrik" itu belum mendapatkan sertifikat.

Bahkan dia menilai buruknya birokrasi di tubuh pemerintahan Cianjur, membuat pengurusan amdinistrasi surat menyurat terlambat hingga belasan tahun seperti yang dialami dirinya.

"Zaman belum jadi menteri sudah susah, sekarang sudah jadi menteri pun masih tetap saja susah tidak seperti di daerah lain di Indoensia, yang sudah terbuka untuk investor dalam mengurus segala sesuatunya," kata Susi lewat sambungan telepon, Senin.

Dia menilai birokrasi yang menyulitkan investor dan calon investor untuk berinvestasi di daerah seharusnya segara dipangkas dengan memberikan berbagai kemudahan agar roda perekonomian dapat berjalan pesat.

Niatnya untuk membangun landasan kapal terbang di wilayah tersebut untuk memutus mata rantai yang selama ini banyak merugikan nelayan karena pihaknya akan membeli langsung hasil tangkapan dari nelayan bukan dari tengkulak atau pengepul.

"Jauh-jauh hari sebelum jadi menteri saya sudah mendatangi berbagai pesisir pantai di Indonesia, untuk membantu nelayan dengan menjalankan program percepatan untuk meningkatkan status dan roda perekonomian nelayan," katanya.

Namun hingga saat ini, pemerintah daerah terkesan tutup mata dan tidak peduli dengan usaha yang telah dilakukan pihaknya, terbukti hingga saat ini sertifikat tanah seluas 5 hektare yang dibelinya tahun 2004 belum juga selesai.

Sementara Maruarar Sirait caleg DPR RI dapil 3 Jabar dari Partai PDIP, yang mendengarkan langsung keluhan Menteri Susi sempat menelpon Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil terkait hal tersebut.

Sofyan Jalil berjanji akan segera menuntaskan permasalahan tersebut, bahkan pihaknya akan meminta BPN Cianjur, segera menuntaskan sertifikat milik Susi.

Namun dia menyatakan bahwa kinerja pihaknya hingga ke daerah akan lebih ditingkatkan, agar berbagai lapisan masyarakat tidak lagi menempuh birokrasi yang sulit untuk urusan administrasi pertanahan.