Medan (ANTARA News) - Bakal masuknya investor asal Israel menyusul rencana kerjasama pembangunan kilang biofuel di tanah air dinilai hanya akan menambah runyamnya stabilitas di dalam negeri, karena negara Yahudi itu merupakan salah satu negara yang sarat dengan konflik. Sekretaris Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Sumatera Utara, Ir.Tosim Gurning, di Medan, Jumat, mengatakan rencana kerjasama dengan negara Zionis itu sama saja dengan memicu instabilitas di negara ini."Pemerintah perlu mengkaji ulang rencana masuknya investor dari Israel itu. Apa tak ada investor dari negara lain yang bisa diajak kerjasama," katanya menegaskan.Menurut dia, Israel selama ini dikenal sebagai negara pelanggar HAM terbesar di dunia, bersama Amerika Serikat (AS) selalu membuat kekacauan dengan standar ganda dan sikap hipokritnya.Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sumut itu juga mendesak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar membatalkan rencana masuknya para investor Israel itu karena juga bertentangan dengan kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan Palestina."Katanya kita mendukung perjuangan Palestina, tetapi kini kita akan `bermesraan` dengan Israel. Apa jadinya nanti dan apa pula kata dunia," katanya. Menurut dia, Indonesia boleh saja bekerjasama dengan negara-negara manapun, kecuali Israel. Karenanya, jika tetap ingin mencari investor untuk pembangunan kilang biofuel, pemerintah harus mencarinya di negara lain dan bukan dari Israel. Ia juga mengkhawatirkan rencana masuknya investor asal Israel hanya akan menjadi "blunder" bagi pemerintahan SBY. "Bisa dipastikan rencana ini akan ditentang keras oleh sebagian besar rakyat Indonesia," katanya. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut Sigit Pramono Asri juga berpendapat serupa mengenai rencana masuknya investor Israel itu. Ia bahkan menilai kerjasama dengan negara Yahudi itu sangat tidak pantas dan hanya akan menambah persoalan bangsa."Pemerintah jangan bermain api-lah.Rasanya tidak banyak lagi yang perlu dijelaskan terkait negara Zionis itu, karenanya pemerintah harus membatalkan rencana masuknya investor dari Israel itu," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
