Penahanan empat tersangka suap DPRD Sumut diperpanjang

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap empat tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Empat tersangka itu merupakan anggota DPRD Provinsi Sumut 2009-2014 masing-masing Arifin Nainggolan (ANN), Mustofawiyah (MSH), Sopar Siburian (SSN), dan Analisman Zalukhu (AZU).

"Untuk kasus DPRD Sumatera Utara, hari ini ada perpanjangan penahanan untuk empat tersangka, yaitu ANN, MSH, SSN, dan AZU selama 30 hari mulai 5 November sampai 4 Desember 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, KPK juga telah melimpahkan dari proses penyidikan ke tahap penuntutan atau tahap dua untuk delapan tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni Rijal Sirait, Fadly Nurzal, Rooslynda Marpaung, Rinawatu Sianturi, dan Tiaisah Ritonga.

Selanjutnya, Muslim Simbolon, Helmiati dan Sonny Firdaus.

Sidang terhadap delapan tersangka itu direncanakan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari total 38 tersangka terkait kasus suap itu, total hingga saat ini 29 tersangka sudah ditahan dan sembilan orang tersangka lainnya belum ditahan.

Sembilan tersangka yang belum ditahan itu antara lain Abu Bokar Tambak, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elisier Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Ferry Suando Tanuray Kaban dan Taufan Agung Ginting.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.