Badan Pengawas Pemilu mintai keterangan Luhut Pandjaitan dan Sri Mulyani secara terpisah

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengawas Pemilu memintai keterangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, secara terpisah, di Gedung Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat sore.

Keduanya diperiksa atas dugaan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada penutupan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional/Bank Dunia, di Bali, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan foto yang diterima wartawan, kedua menteri di Kabinet Kerja itu diterima Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, dan sejumlah anggota instansi itu, di ruang tamu.

Kemudian ada pula foto sesi saat Pandjaitan dimintai keterangan oleh Abhan, di ruangan berbeda. Pada sesi pemeriksaan itu, sang pensiunan jenderal bintang empat kehormatan itu tidak didampingi Mulyani. Pandjaitan pun kemudian keluar dari Gedung Badan Pengawas Pemilu lebih dulu.

Kepada wartawan, Pandjaitan mengatakan, dia telah menjelaskan kepada Badan Pengawas Pemilu, bahwa yang dilakukannya dalam penutupan acara IMF di Bali tidak ada unsur kampanye sedikit pun.

"Ya dijelaskan nggak ada, boro-boro mikir kampanye, kita masih sibuk dengan kerja di sana. Khan semua tidak ada, tidak ada dalam urusan kampanye," kata Pandjaitan.

Dia mengatakan, hal apa yang dia lakukan di forum itu hanya merupakan spontanitas atas kegembiraan.

"Kita bilang Indonesia nomor satu, great Indonesia. Meluapkan kegembiraan bersama, karena Lagarde dan Kim bilang bahwa tidak terbayangkan bahwa Indonesia mampu membuat pertemuan IMF-World Bank ini pada tataran kelas dunia," kata Pandjaitan.

Dia menekankan bahwa kesuksesan penyelenggaraan forum itu dinilai berhasil membawa, mengangkat Indonesia pada standar yang lebih tinggi dari yang dibayangkan. "Jadi kami boro-boro mikir kampanye," ucap dia.

Ia juga mengaku telah membaca undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan Pemilu dan kampanye. Dia mengatakan tidak ada satu pun ketentuan yang dilanggarnya.

"Kan saya baca undang-undangnya, tidak ada satu pun saya melanggar," jelasnya.

Sebelumnya kelompok Advokat Nusantara mengadukan Pandjaitan dan Mulyani ke Badan Pengawas Pemilu, karena keduanya selaku pejabat diduga menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Keduanya ditengarai mengacungkan salam satu jari saat penutupan acara IMF di Bali.

Mengenai tudingan yang dia lakukan itu termasuk mempromosikan citra diri pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu, Pandjaitan menegaskan, dia hanya ingin menyatakan Indonesia nomor satu.

"Dan waktu itu Bu Ani (Sri Mulyani) hanya mengingatkan, memberitahu bahwa nomor satu itu apa, nomor dua itu apa," ujarnya.