Bandung (ANTARA News) - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengkalim kegiatan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat tetap berjalan meskipun anggarannya mengalami defisit.
"Dengan situasi pemberitaan defisit ini sesungguhnya pelayanan itu, saya berani menyatakan ya, hampir tidak ada masalah," kata Fachmi Idris usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.
Fachmi mengklaim setiap harinya BPJS Kesehatan melayani jaminan kesehatan masyarakat hingga mencapai 700.000 pasien.
Terkait nilai defisit anggaran, Fahmi mengatakan nilai defisit yang dialami BPJS Kesehatan hingga akhir tahun 2018 diprediksi mencapai Rp10,9 triliun.
"Secara umum, sampai akhir tahun kami menyampaikan perhitungan kami adalah total Rp16,5 triliun. Kemudian diasersi, direview oleh BPKP itu hasilnya Rp10,9 triliun," kata Fachmi Idris.
Untuk mengatasi defisit anggaran tersebut, Fachmi menjelaskan pihaknya telah mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan menghitung pemasukan dan pengeluaran anggaran.
Upaya yang dilakukan Pemerintah dan BPJS Kesehatan tersebut antara lain dengan mengalokasikan 75 persen dari setengah persen penerimaan pajak rokok daerah untuk menutup defisit anggaran tersebut.
"Cash in nya sudah ada pajak rokok, kemudian sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan walaupun nanti kita akan coba rekonsiliasi lagi dengan berapa sebetulnya pengeluaran yang dikelola oleh pemda selama ini," ujarnya.
Baca juga: BPJS Kesehatan permudah prosedur pelayanan hadapi Lebaran
Baca juga: RSUD Wates berlakukan tarif peserta BPJS non-kedaruratan
Baca juga: BPJS Kesehatan sangkal anggapan kurangi pelayanan
Baca juga: BPJS Kesehatan finalisasi penerapan sistem rujukan daring
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
