Mendag prioritaskan CPO dalam negosiasi perjanjian perdagangan

Industri minyak sawit masih memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Nusa Dua (ANTARA News) - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengaku memprioritaskan minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya dalam negosiasi perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara lain, termasuk dalam pembahasan Indonesia– European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA).

"Dalam setiap perjanjian perdagangan kami prioritaskan CPO," katanya di hadapan para peserta 14th Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) & 2019 Price Outlook, di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Pada konferensi internasional yang dihadiri kalangan pelaku bisnis, akademisi, pengamat, petani itu, Mendag mengatakan industri minyak sawit memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

"Dari hulu ke hilir, minyak sawit memberi kontribusi 13,7 persen dari total ekspor Indonesia sebesar 168,8 miliar dolar AS pada 2017," katanya.

Oleh karena itulah Mendag mengaku isu ekspor mengusung CPO pada perjanjian dagang yang akan ditandatangani.

"Pada IEFTA dengan Swiss, salah satu prioritasnya minyak sawit, sampai dapat angka baru kami ambil kesepakatan," ujarnya.

Namun Mendag enggan menyebut angka target ekspor CPO dan turunannya yang diharapkan Indonesia pada perjanjian dagang yang ditargetkan selesai dan ditandatangani pada November 2018.

IEFTA-CEPA merupakan perjanjian perdagangan Indonesia dengan empat negara Eropa Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss, yang masih terus dibahas saat ini dan merupakan salah satu perjanjian yang ingin diakselerasi penandatangannya.

Kendati CPO menjadi prioritas, Mendag mengingatkan agar produsen minyak sawit nasional tetap memperhatikan tuntutan konsumen dunia pada produk yang lebih sehat, aman, dan ramah lingkungan.

"Kita harus membuktikan minyak sawit dapat memberi kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB," katanya.