Jakarta (ANTARA News) - Mendagri Mardiyanto mengharapkan agar wartawan memberikan kritik serta rekomendasi atas kebijakan pemerintah yang dibuat diantaranya adalah tentang kebijakan tata kelola pemerintahan daerah, serta mensosialisasikannya. "Untuk otonomi daerah kita minta agar wartawan bisa pahami posisi Departemen Dalam Negeri dan dapat mengajak masyarakat dan departemen lain untuk dapat melakukan pembangunan sesuai dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 itu," katanya saat acara silaturrahmi Mendagri dengan wartawan di Departemen Dalam Negeri, Jakarta, Kamis. Mendagri mengatakan menantikan kritikan dan rekomendasi dari wartawan untuk dapat mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Ia pun mengatakan akan menerima semua kritikan maupun pendapat yang datang dari wartawan maupun masyarakat. Menurut dia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tata pemerintahan daerah merupakan dasar dari pelaksanaan pembangunan. Namun, kenyataannya, katanya, tidak mudah untuk mensinergikan berbagai pihak untuk mensukseskan pembangunan suatu daerah. Ia mengharapkan ada kesepahaman semua pihak untuk bisa mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. "Kalau peran pers bisa sosialisasikan satu kebijakan pemerintah, maka saya juga titip bagaimana mencari formulasi untuk bisa mensosialisasikannya," katanya. Menurut Mardiyanto keterbukaan dalam berkomunikasi dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Peran wartawan dalam menyebarluaskan informasi dan menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat sangat penting. Namun, katanya, wartawan harus tetap bebas dan bertanggung jawab. "Kadang-kadang bebas dan bertanggung jawab itu dilupakan," katanya. Untuk tetap menjalin komunikasi dengan masyarakat, Mendagri mengatakan tidak keberatan jika ia harus meneruskan konsep berdialog dengan masyarakat seperti yang dilakukannya saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ia mengadakan dialog dengan warganya melalui radio secara berkala. Konsep ini, katanya, dapat ditiru. "Tidak masalah jika nantinya ada program Halo Mendagri melalui radio dan dikembangkan ke tingkat nasional. Yang penting kita bisa berkomunikasi, jelas siapa yang akan berkomunikasi dan jelas yang dikomunikasikan," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
