Jakarta (ANTARA News) - Instrumen Operasi Pasar beras (OP) yang selama ini digunakan untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen telah digantikan dengan Operasi Stabilisasi harga (OS) yang mekanismenya serupa tapi tak sama. "Sekarang tidak ada lagi OP, kita menganut sistem Operasi Stabilisasi harga, disingkat OS," kata Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar, usai mengikuti pelantikan tiga direktur baru di jajaran perusahaannya oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil, di Jakarta, Kamis. Pelaksanaan OS, lanjut Mustafa, diserahkan kepada Kepala Divisi Regional (Divre) Bulog terkait waktu dan jenis berasnya. "Jadi, ketika harga naik, tidak dibiarkan membesar baru dipadamkan tetapi ketika melihat gejala naik kita serahkan ke Divre untuk melakukan langsung intervensi seperti halnya BI mengendalikan kurs dolar. Digelontorkan dolar ke pasar harganya jadi turun, seperti itu," jelasnya. Selama ini, OP beras dilakukan langsung oleh Bulog di pasar untuk konsumen dengan patokan harga yang ditentukan pemerintah dan kualitas beras medium setara IR64-III setelah terjadi kenaikan harga 15 persen dibanding rata-rata 3 bulan sebelumnya atau atas permintaan pemerintah daerah. Sedangkan OS, intinya menggelontorkan beras sesuai jenis yang harganya sedang naik ke pasar. Pelaksanaannya diputuskan langsung oleh Divre daerah tertentu secara otonom. "Kita berbagi tanggung jawab dengan daerah," ujarnya. Meskipun demikian, untuk pengadaan beras dari luar negeri (impor) jika dibutuhkan tetap dilakukan oleh Bulog bukan Divre. Untuk melancarkan pelaksanaan OS, lanjut, Mustafa, setiap Divre harus memiliki stok kebutuhan beras di daerahnya untuk 3 bulan. Patokan harga beras yang ditargetkan adalah harga beras berbagai jenis per 1 September 2007 di setiap daerah. "Yang murah patokannya secara nasional setelah di rata-rata Rp4.750 per kg. Itu artinya bisa jadi di Jawa misalnya Rp4.600 per kg, di Sumatera dan Sulawesi Rp4.800 per kg sedangkan di Irian Rp5.000 per kg, diambil rata-ratanya jadi Rp4.750 per kg,". OS akan dioperasikan di pasar-pasar yang paling berpengaruh terhadap inflasi, misalnya Jakarta yang pengaruhnya sampai 27,5 persen atau hampir 30 persen secara nasional. "Nah, nanti kita lihat, mungkin kami akan utamakan Jawa dan Medan, sedangkan yang di luar jawa lainnya mungkin Makassar," tambahnya. Mustafa mengaku masih akan melakukan pertemuan teknis dengan para kepala Divrenya untuk memperkuat mekanisme pelaksanaan OS.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007