KIP DKI putuskan KPU harus buka NIK

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta, Muhamad Taufik meminta KPU DKI harus menjalankan putusan KIP membuka enam digit angka NIK dan NKK. Hal itu karena hingga saat ini pihaknya kesulitan membaca NIK dan NKK dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Itu kan data yang mestinya dibuka. Kenapa mesti ditutupi. Nah, putusan KIP akan berdampak baik untuk Pemilu 2019," kata Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut Taufik, NIK merupakan angka tunggal sehingga tidak bisa ditutupi dan tidak ada alasan bagi KPU DKI untuk tak menjalankan putusan KIP sebagai lembaga negara.

"Jika NIK dan NKK enam angka di belakang tak dibuat, kami akan terus melakukan gugatan. Kami, akan bawa ke Dewan Kehormataan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab, ini cikal bakal kecurangan," ujar Taufik.

Dalam putusan itu, KIP telah menjadikan dirinya sebagai lembaga ajudikasi dalam menjaga Pemilu.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menilai, persoalan DPT ini merupakan elemen utama jalannya pemilu jujur, adil, dan demokrasi.

Putusan ini, wajib dieksekusi di tingkat DKI dan diikuti secara nasional," tutur politisi Partai Gerindra itu.

Dia berharap, keputusan KIP DKI Jakarta ini menular ke berbagai daerah lainnya agar tidak menutup enam digit nomor di belakang NIK dan NKK.

Selanjutnya, dalam putusan KIP, penyelenggara pemilu harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil (Disdukcapil), Bawaslu DKI, dan pihak terkait.

"KPU DKI harus panggil mereka. semua stakeholder, semua parpol harus dipanggil, diskusi, dan ditetapkan seberapa hal yang terbuka terhadap informasi yang terbatas," ucap Taufik.

Dia menambahkan, ini dilakukan agar pihaknya tidak terus menuduh KPU DKI berbuat curang Pemilu 2019 di Jakarta.

"Pemilu belum jalan, syahwat sangka tak baik, kalau tak dibuka. Tapi, kami yakin, KPU DKI akan membuka," ungkap Taufik.