Sydney (ANTARA News) - Para menteri dari 21 anggota Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menyambut baik pelaksanaan Rencana Aksi Bali sebagai kerangka kerja pembangunan berkelanjutan untuk merespon masalah pencemaran laut, pencurian ikan, penangkapan ikan yang berkelebihan, serta penyesuaian terhadap perubahan iklim di kawasan Asia Pasifik. "Kami menunggu kerja selanjutnya untuk memelihara sumberdaya kelautan dan pantai, termasuk melindungi karang-karang," demikian pernyataan bersama para menteri APEC yang mengakhiri pertemuan (AMM) ke-19 mereka di Sydney, Kamis. Para menteri APEC mengakui pentingnya peran lingkungan pantai dan kelautan yang sehat dalam mewujudkan kesejahteraan kawasan. Rencana Aksi Bali yang dicapai para menteri kelautan APEC dalam pertemuan mereka di Bali 17 September 2005 lalu itu berisi komitmen praktis untuk mewujudkan pantai dan laut bersih dan sehat di Asia Pasifik guna mendukung terciptanya kesejahteraan rakyat di kawasan itu. Tiga hal kunci dalam rencana aksi tersebut adalah bagaimana menjamin adanya pengelolaan berkesinambungan terhadap lingkungan laut dan sumberdaya di dalamnya, menyeimbangkan manfaat sumberdaya kelautan bagi masyarakat dengan pentingnya pelestarian sumberdaya kelautan, dan membantu pemberdayaan masyarakat pantai secara berkelanjutan. Menteri Luar Negeri Alexander Downer dan Menteri Perdagangan Warren Truss selaku ketua bersama AMM ke-19 APEC memberikan keterangan pers guna menjelaskan isi pernyataan bersama para menteri itu. Para menteri dari 21 anggota forum kerja sama ekonomi yang dibentuk tahun 1989 itu juga menyambut pendalaman kerja sama dalam pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan mengakui pentingnya melengkapi para tenaga kerja APEC dengan beragam keahlian terkini sehingga mampu lebih mudah beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja yang lebih terbuka dan bersaing. Pernyataan bersama setebal 13 halaman yang dihasilkan para menteri APEC dalam dua hari pertemuan itu menegaskan pentingnya mempromosikan kemakmuran melalui komitmen terhadap perdagangan dan reformasi ekonomi, meningkatkan keamanan manusia di kawasan Asia Pasifik, serta memastikan tetap terjaganya kedinamisan dan sikap responsif APEC terhadap pembangunan di kawasan Asia Pasifik.Dalam mempromosikan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik, para menteri APEC memandang penting melanjutkan dukungan terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan sistem perdagangan multilateral. Mereka juga memerintahkan para wakil mereka di WTO Jenewa untuk bekerja melalui kaukus APEC guna mendukung direktur jenderal WTO dan mengupayakan perundingan mencapai hasil. Terkait dengan integrasi ekonomi regional (REI), para menteri APEC mengatakan, mereka telah merampungkan dan menyerahkan laporan tentang memperkuat REI, termasuk Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP) sebagai "prospek jangka panjang". Para menteri memandang perjanjian perdagangan regional dan perdagangan bebas (RTA/FTA) yang "bermutu dan komprehensif" dapat memajukan keterbukaan ekonomi di kawasan dan memperkuat REI, serta bisa menjadi patokan bagi upaya memajukan sistim perdagangan multilateral dan mencapai tujuan Bogor (Bogor Goal). "Kami menegaskan kembali pentingnya model-model RTA/FTA (yang ada di kawasan Asia Pasifik) menjadi rujukan tidak mengikat dan alat membangun kapasitas ...," katanya. Dalam hal fasilitasi perdagangan, para menteri APEC itu sepakat bekerja sama dengan komunitas bisnis Asia Pasifik, termasuk Dewan Penasehat Bisnis APEC, dalam pelaksanaan aksi-aksi bersama, pembangunan kapasitas dan keterkaitannya dengan agenda fasilitasi usaha APEC yang lebih luas. Para menteri pun telah meluncurkan apa yang disebut inisiatif "Data Privacy Pathfinder" (DPP) guna membantu pejabat pemerintah, regulator, industri, dan konsumen bekerja sama untuk memperbaiki perlindungan terhadap informasi pribadi di kawasan APEC dan membangun kepercayaan terhadap "e-commerce". Sebanyak 13 dari 21 anggota APEC, yakni Australia, Kanada, Chile, Hong Kong, China, Jepang, Korea, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam setuju ikut dalam inisiatif DPP yang akan mendukung kebutuhan kalangan bisnis dan menekan beban peraturan. Forum APEC yang dibentuk tahun 1989 itu beranggotakan Indonesia, Australia, AS, Brunei, Kanada, Chile, RRC, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
