Menurut Komisioner KPU Wahu Setyawan di Jakarta, Selasa, pihaknya masih menunggu salinan putusan MA tersebut, sebelum di bawa ke rapat pleno untuk disikapi.
Pihaknya juga akan meminta pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan Mahakamah Agung guna memastikan ketentuan hukum terkait dengan putusan mengenai pelarangan pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai calon DPD.
Ia menyampaikan komunikasi dengan dua lembaga diperlukan bila putusan dua lembaga tersebut berbeda terkait dengan substansi pokok masalah yang sama.
"Putusan MA, substansinya tidak sama dengan putusan MK, inikan dua produk hukum, KPU harus mengikuti hukum, putusan yang substansinya berbeda kan kita perlu bertanya, kepada lembaga yang mengeluarkan putusan tersebut," katanya menanggapai putusan MA yang mengabulkan uji materi atas PKPU no 26/2018 tersebut.
Menurut dia, keputusan MK terkait hal itu sudah terang benderang dan tidak multitafsir, sehingga pihaknya cukup kaget dengan keputusan MA tersebut.
Sementara itu, MA mengabulkan uji materi PKPU No 26/2018 yang diajukan oleh OSO terkait dengan larangan pengurus partai politik menjadi calon DPD.
Padahal PKPU No 26/2018 tersebut merupakan produk peraturan yang merespon atas keputusan Mahkamah Konstitusi terkait hal itu.
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya bernomor 30/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik.
Berdasarkan putusan MK tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian mencoret nama Oesman Sapta dari daftar caleg DPD RI.
Oesman sempat menggugat pencoretan namanya ke Bawaslu namun ditolak. Oesman kemudian mengajukan permohonan uji materi PKPU ke MA dengan nomor perkara dan dikabulkan oleh MA.
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
